DPRD Minta Dana Operasional Anies Dipotong untuk Gaji TGUPP

MerahPutih.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono merekomendasikan honor Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dialokasikan ke dalam dana operasional Gubernur Anies Baswedan.

Politikus PDIP itu melanjutkan, anggaran senilai Rp 19,8 miliar pada mata anggaran Bappeda dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 telah dinolkan.

Baca juga:

PSI Desak Anies Jelaskan Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar

Keputusan ini diambil dalam rapat kerja terakhir Komisi A DPRD dengan pihak eksekutif pada Senin (11/11).

"Rekomendasinya itu dipersilakan menggunakan alokasi anggaran dana operasional gubernur," kata Gembong kepada wartawan, Senin (11/11).

Gaji itu bisa kembali muncul bila di dalam rapat badan anggaran (Banggar) DPRD DKI tak menjalani rekomendasi dari pihaknya.

"Ya, bisa saja perdebatan di banggar, tetapi rekomendasi hasil pembahasan di komisi a mengenolkan itu," papar dia.

Gembong yakin, rapat Banggar juga akan mengikuti jejak Komisi A yang merekomendasikan gaji TGUPP dibebankan operasional Gubernur.

Lebih lanjut, Gembong menuturkan, ke depan dewan sebaiknya anggaran TGUPP menggunakan operasional Gubernur. Sebab, menurutnya, yang melakukan pengawasan terhadap kinerja TGUPP adalah Gubernur langsung.

"Selama ini, yang bisa mengukur kinerja TGUPP kan hanya Gubernur. Oleh karenanya yang gaji TGUPP ya Gubernur saja melalui dana operasional gubernur yang mencapai miliaran sebulan," tutup Gembong.

Baca juga:

Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000, kepala daerah termasuk Wakilnya berhak mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) paling besar 0,15 persen dari Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Pembagian dana itu diatur oleh gubernur dan pendampingnya. (Asp)