Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendukung rencana Gubernur Pramono Anung mengalihkan pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Namun, ia meminta rencana pengoperasian transportasi laut oleh Transjakarta dikaji secara matang, terutama terkait tarif, subsidi, hingga pola pengelolaan armada dan dermaga.
Nova mengingatkan agar rencana tersebut tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa tarif transportasi laut Transjakarta akan otomatis disamakan dengan tarif Transjakarta di darat, yang selama ini dikenal sekitar Rp 3.500.
Menurutnya, tarif transportasi laut memiliki struktur biaya yang berbeda. Bahkan, harga tiket dari sejumlah pelabuhan saat ini dapat mencapai Rp 40.000 atau lebih.
"Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa tarif transportasi laut Transjakarta akan sama seperti tarif Transjakarta di darat, misalnya Rp 3.500. Sementara itu, saat ini, tiket dari pelabuhan saja normalnya bisa mencapai Rp 40.000 atau lebih," ujar Nova di Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Dia mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum menerima kajian matang mengenai rencana tersebut. Informasi mengenai rencana transportasi laut Transjakarta justru baru diketahui pihaknya melalui pemberitaan.
Baca juga:
Dari Kereta ke Laut, Jalur Baru Menuju Kepulauan Seribu Mulai Terbentuk
Oleh karena itu, Nova meminta Pemprov DKI menjelaskan secara rinci besaran tarif yang akan diterapkan, termasuk kemungkinan pemberian subsidi kepada masyarakat. "Ruang fiskal kita saat ini sudah terbatas. Kalau tidak terbatas, tentu kita tidak perlu menggunakan obligasi seperti yang dilakukan kemarin," katanya.
Kendati demikian, Nova mengaku mendukung rencana pengembangan transportasi laut Transjakarta dari sisi profesionalisme dan peningkatan layanan transportasi publik. Namun, dukungan tersebut harus disertai kajian yang jelas agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.
Nova juga menyoroti jumlah armada yang saat ini belum seluruhnya beroperasi. Dari informasi yang diterimanya, baru sekitar empat kapal yang beroperasi, sedangkan total armada yang dimiliki disebut lebih dari 10 kapal. "Nah, tentunya harus dilihat mengapa kapal-kapal tersebut belum bisa dimaksimalkan. Ada persoalan apa? Ini harus dikaji," tegasnya.
Selain armada, Komisi B juga meminta kejelasan mengenai pengelolaan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan dan dermaga. Nova menyebut pihaknya sebelumnya telah melakukan kunjungan dan melihat kondisi pelabuhan serta dermaga yang dinilai sudah baik.
Namun, menurut dia, aspek pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas tersebut tetap perlu diperjelas. Termasuk siapa yang nantinya bertanggung jawab apabila layanan transportasi laut Transjakarta resmi beroperasi. "Apakah akan dikelola Transjakarta atau bagaimana? Apakah sudah ada pembahasannya? Kemudian, bagaimana dengan perawatannya dan berbagai aspek lainnya?" ujar politisi partai NasDem itu.
Lebih jauh, Nova juga meminta pola operasional transportasi laut tidak sekadar meniru sistem yang selama ini digunakan Transjakarta pada layanan BRT maupun non-BRT. Menurutnya, karakteristik operasional transportasi laut memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda.
Selama ini, kata Nova, operasional Transjakarta menggunakan skema rupiah per kilometer dengan melibatkan operator. Oleh karena itu, perlu ada kajian khusus mengenai pola pembiayaan dan operasional apabila sistem tersebut diterapkan pada layanan transportasi laut.
"Untuk operasional di wilayah laut, seperti apa polanya? Ini harus dikaji lebih dalam. Jangan hanya menyampaikan ide atau wacana, tetapi substansinya belum jelas dan belum dibahas secara mendalam," pungkasnya.(Asp)
Baca juga:
Transjakarta Bakal Kelola Transportasi Laut ke Kepulauan Seribu Mulai 2027, Tarifnya Lebih Murah?
