DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia


Pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta masih menemukan anggaran yang dinilai janggal di Dinas Pendidikan terkait pembangunan laboratorium fisika dan kimia untuk unit baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata 74.
Penemuan itu disoroti anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah saat pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 di masing-masing komisi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Baca Juga:
Fraksi PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI: Nanti Juga Lunak Sendiri
"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium kimia dan fisika," kata Ima Mahdiah.
Ima pun menyayangkan jawaban disdik yang kurang masuk akal. Mereka menjawab bahwa hal itu terkait dengan pembuatan laboratorium untuk sains terapan. Setalah dilakukan penajaman kembali, ditemukan anggaran untuk sains terapan juga di program lainnya.
Ima menuturkan, anggaran tak masuk akal itu ditemukan setelah dilakukan penyisiran. Untuk anggaran pembuatan sekolah baru khusus untuk SMK Pariwisata 74, jumlah anggarannya mencapai Rp106,157,668,120 atau 106 miliar jauh lebih tinggi dari pembangunan sekolah lainnya.
Baca Juga:
KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Proyek Jalan
Ima menangkap kesan bahwa anggaran yang dibuat bersifat copy-paste, tidak berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing kegiatan, dalam hal ini terkait dengan pembangunan sekolah baru.

“Fraksi PDI Perjuangan sepakat untuk memperluas jumlah pembangunan unit sekolah baru, namun dengan anggaran yang masuk akal dan tidak terkesan dibuat dengan tidak cermat dan copy-paste," Papar Ima.
Terkait dengan hal ini, kata Ima, disdik sepakat untuk memperbaiki anggaran rehabilitasi sekolah dan akan menghilangkan anggaran pembangunan laboratorium fisika dan kimia tersebut. (Asp)
Baca Juga:
DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun
Bagikan
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
