Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 06 Desember 2019
DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta masih menemukan anggaran yang dinilai janggal di Dinas Pendidikan terkait pembangunan laboratorium fisika dan kimia untuk unit baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata 74.

Penemuan itu disoroti anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah saat pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 di masing-masing komisi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Baca Juga:

Fraksi PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI: Nanti Juga Lunak Sendiri

"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium kimia dan fisika," kata Ima Mahdiah.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah. (Foto: MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah. (Foto: MP/Asropih)

Ima pun menyayangkan jawaban disdik yang kurang masuk akal. Mereka menjawab bahwa hal itu terkait dengan pembuatan laboratorium untuk sains terapan. Setalah dilakukan penajaman kembali, ditemukan anggaran untuk sains terapan juga di program lainnya.

Ima menuturkan, anggaran tak masuk akal itu ditemukan setelah dilakukan penyisiran. Untuk anggaran pembuatan sekolah baru khusus untuk SMK Pariwisata 74, jumlah anggarannya mencapai Rp106,157,668,120 atau 106 miliar jauh lebih tinggi dari pembangunan sekolah lainnya.

Baca Juga:

KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Proyek Jalan

Ima menangkap kesan bahwa anggaran yang dibuat bersifat copy-paste, tidak berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing kegiatan, dalam hal ini terkait dengan pembangunan sekolah baru.

 pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020. (Foto: MP/Asropih)
Pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020. (Foto: MP/Asropih)

“Fraksi PDI Perjuangan sepakat untuk memperluas jumlah pembangunan unit sekolah baru, namun dengan anggaran yang masuk akal dan tidak terkesan dibuat dengan tidak cermat dan copy-paste," Papar Ima.

Terkait dengan hal ini, kata Ima, disdik sepakat untuk memperbaiki anggaran rehabilitasi sekolah dan akan menghilangkan anggaran pembangunan laboratorium fisika dan kimia tersebut. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun

#DPRD DKI Jakarta #Anggaran Pendidikan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Mendikdasmen Minta Dana Wajib Belajar 13 Tahun Rp 11,928 Triliun
Kementerian urusan pendidikan ini menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 40,75 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Mendikdasmen Minta Dana Wajib Belajar 13 Tahun Rp 11,928 Triliun
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Bagikan