DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 06 Desember 2019
DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta masih menemukan anggaran yang dinilai janggal di Dinas Pendidikan terkait pembangunan laboratorium fisika dan kimia untuk unit baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata 74.

Penemuan itu disoroti anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah saat pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 di masing-masing komisi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Baca Juga:

Fraksi PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI: Nanti Juga Lunak Sendiri

"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium kimia dan fisika," kata Ima Mahdiah.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah. (Foto: MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah. (Foto: MP/Asropih)

Ima pun menyayangkan jawaban disdik yang kurang masuk akal. Mereka menjawab bahwa hal itu terkait dengan pembuatan laboratorium untuk sains terapan. Setalah dilakukan penajaman kembali, ditemukan anggaran untuk sains terapan juga di program lainnya.

Ima menuturkan, anggaran tak masuk akal itu ditemukan setelah dilakukan penyisiran. Untuk anggaran pembuatan sekolah baru khusus untuk SMK Pariwisata 74, jumlah anggarannya mencapai Rp106,157,668,120 atau 106 miliar jauh lebih tinggi dari pembangunan sekolah lainnya.

Baca Juga:

KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Proyek Jalan

Ima menangkap kesan bahwa anggaran yang dibuat bersifat copy-paste, tidak berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing kegiatan, dalam hal ini terkait dengan pembangunan sekolah baru.

 pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020. (Foto: MP/Asropih)
Pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020. (Foto: MP/Asropih)

“Fraksi PDI Perjuangan sepakat untuk memperluas jumlah pembangunan unit sekolah baru, namun dengan anggaran yang masuk akal dan tidak terkesan dibuat dengan tidak cermat dan copy-paste," Papar Ima.

Terkait dengan hal ini, kata Ima, disdik sepakat untuk memperbaiki anggaran rehabilitasi sekolah dan akan menghilangkan anggaran pembangunan laboratorium fisika dan kimia tersebut. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun

#DPRD DKI Jakarta #Anggaran Pendidikan
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan