DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun
Pemasangan jaringan kabel bawah tanah di jalur pejalan kaki di area Cikini antara Jalan Raden Saleh Raya dan Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/10/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)
MerahPutih.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yusriah Dzinnun mengaku bingung dengan Dinas Bina Marga yang mengerjakan proyek jalan dan selokan selalu saat akhir tahun.
Karena menurut dia, pengerjaan tersebut kerap mempersulit warga untuk melintas. Akhir tahun yang dimaksud itu yakni bulan Oktober, November, dan Desember.
Baca Juga:
Anggaran Formula E, Rumah DP 0 Persen dan TGUPP Disorot Fraksi DPRD DKI, Begini Tanggapan Anies
"Kami mau tanya pengerjaan proyek-proyek fisik itu baik jalan atau got apa ada pengaturan dikerjakan di akhir-akhir tahun anggaran, karena ini terbiasa sekali kalau masuk Oktober, November, Desember, gotnya digali, jalannya diperbaiki, sehingga kami masuk kampung repot sekali," kata Yusriah dalam rapat anggaran bersama eksekutif di Komisi D, lantai 1, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).
Pasalnya, dari pengakuan Yusriah, saat melakukan kunjungan kerja atau reses ke beberapa wilayah di Jakarta, ia mendapat banyak sekali keluhan terkait proses perbaikan jalan dan selokan ini dari masyarakat.
"Saya kemarin keliling jalan masyaallah jalan sana-sini ditutup, sudah hujan pula. Kemarin kami reses di tujuh titik di Tanjung Priok kami bersurat ke Bina Marga, SDA, Citata biasanya kami bersurat agar ditemani, tapi cuma lurah yang menemani," jelasnya.
Baca Juga:
Fraksi PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI: Nanti Juga Lunak Sendiri
Yusriah pun berpendapat, seharusnya perbaikan jalan hingga selokan dikerjakan di awal tahun. Sehingga tidak bertepatan dengan musim penghujan di akhir tahun.
"Saya berpikir tahu keluhan masyarakat, tujuh kali turun hanya Pak Karju yang datang, Bina Marga dan sudin enggak datang, mohon kami dampingi pak, pengertian ke masyarakat," tutup Yusriah.
Seperti diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah menyetujui anggaran KUA-PPAS APBD tahun 2020 sebesar Rp87,95 triliun.
Saat ini pihak legislatif bersama eksekutif kembali membahas anggaran APBD 2020 di masing-masing komisi. (Asp)
Baca Juga:
KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Proyek Jalan
Bagikan
Berita Terkait
Pendangkalan Kali Grogol Selatan Picu Banjir, DPRD Minta SDA DKI Bertindak
Etomidate dalam Vape Jadi Sorotan, DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Pengawasan
Pemprov DKI Perluas Lagi Transjabodetabek, Rute Cawang-Cikarang bakal Beroperasi Februari
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Sekda DKI Minta Dinas KPKP Uji Kelayakan Daging Ikan Sapu-sapu
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Solusi Air Bersih untuk Warga Jakarta, PAM JAYA–TP PKK Salurkan Toren Gratis
Gubernur Pramono Sebut RDF Rorotan Bisa Kurangi Masalah Sampah di Jakarta, Tanggapi Tuntutan Penutupan dari Warga