DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun
Pemasangan jaringan kabel bawah tanah di jalur pejalan kaki di area Cikini antara Jalan Raden Saleh Raya dan Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/10/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)
MerahPutih.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yusriah Dzinnun mengaku bingung dengan Dinas Bina Marga yang mengerjakan proyek jalan dan selokan selalu saat akhir tahun.
Karena menurut dia, pengerjaan tersebut kerap mempersulit warga untuk melintas. Akhir tahun yang dimaksud itu yakni bulan Oktober, November, dan Desember.
Baca Juga:
Anggaran Formula E, Rumah DP 0 Persen dan TGUPP Disorot Fraksi DPRD DKI, Begini Tanggapan Anies
"Kami mau tanya pengerjaan proyek-proyek fisik itu baik jalan atau got apa ada pengaturan dikerjakan di akhir-akhir tahun anggaran, karena ini terbiasa sekali kalau masuk Oktober, November, Desember, gotnya digali, jalannya diperbaiki, sehingga kami masuk kampung repot sekali," kata Yusriah dalam rapat anggaran bersama eksekutif di Komisi D, lantai 1, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).
Pasalnya, dari pengakuan Yusriah, saat melakukan kunjungan kerja atau reses ke beberapa wilayah di Jakarta, ia mendapat banyak sekali keluhan terkait proses perbaikan jalan dan selokan ini dari masyarakat.
"Saya kemarin keliling jalan masyaallah jalan sana-sini ditutup, sudah hujan pula. Kemarin kami reses di tujuh titik di Tanjung Priok kami bersurat ke Bina Marga, SDA, Citata biasanya kami bersurat agar ditemani, tapi cuma lurah yang menemani," jelasnya.
Baca Juga:
Fraksi PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI: Nanti Juga Lunak Sendiri
Yusriah pun berpendapat, seharusnya perbaikan jalan hingga selokan dikerjakan di awal tahun. Sehingga tidak bertepatan dengan musim penghujan di akhir tahun.
"Saya berpikir tahu keluhan masyarakat, tujuh kali turun hanya Pak Karju yang datang, Bina Marga dan sudin enggak datang, mohon kami dampingi pak, pengertian ke masyarakat," tutup Yusriah.
Seperti diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah menyetujui anggaran KUA-PPAS APBD tahun 2020 sebesar Rp87,95 triliun.
Saat ini pihak legislatif bersama eksekutif kembali membahas anggaran APBD 2020 di masing-masing komisi. (Asp)
Baca Juga:
KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Proyek Jalan
Bagikan
Berita Terkait
Gubernur DKI Jakarta Tegaskan tak Ada Pergantian Nama Tanggul Baswedan menjadi Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Akui RDF Rorotan masih Bermasalah Pengangkutan dan Bau Sampah, Wajar Warga Protes
Gubernur Pramono Perintahkan Dishub DKI Selesaikan Masalah Penghentian Layanan Mikrotrans JAK41
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Potensi Banjir Rob 6-8 November, Gubernur Pramono: Mudah-mudah Tidak Bersamaan Banjir Lokal dan Kiriman
Pramono Gelar Modifikasi Cuaca Hadapi Cuaca Ekstrem
Pramono Ungkap Biang Kerok Banjir Kemang Raya pada Kamis (30/10) Sore
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Tanggul Baswedan Jebol, 5 RT di Jaksel masih Kebanjiran Jumat (31/10) Pagi