DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun


Pemasangan jaringan kabel bawah tanah di jalur pejalan kaki di area Cikini antara Jalan Raden Saleh Raya dan Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/10/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)
MerahPutih.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yusriah Dzinnun mengaku bingung dengan Dinas Bina Marga yang mengerjakan proyek jalan dan selokan selalu saat akhir tahun.
Karena menurut dia, pengerjaan tersebut kerap mempersulit warga untuk melintas. Akhir tahun yang dimaksud itu yakni bulan Oktober, November, dan Desember.
Baca Juga:
Anggaran Formula E, Rumah DP 0 Persen dan TGUPP Disorot Fraksi DPRD DKI, Begini Tanggapan Anies
"Kami mau tanya pengerjaan proyek-proyek fisik itu baik jalan atau got apa ada pengaturan dikerjakan di akhir-akhir tahun anggaran, karena ini terbiasa sekali kalau masuk Oktober, November, Desember, gotnya digali, jalannya diperbaiki, sehingga kami masuk kampung repot sekali," kata Yusriah dalam rapat anggaran bersama eksekutif di Komisi D, lantai 1, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Pasalnya, dari pengakuan Yusriah, saat melakukan kunjungan kerja atau reses ke beberapa wilayah di Jakarta, ia mendapat banyak sekali keluhan terkait proses perbaikan jalan dan selokan ini dari masyarakat.
"Saya kemarin keliling jalan masyaallah jalan sana-sini ditutup, sudah hujan pula. Kemarin kami reses di tujuh titik di Tanjung Priok kami bersurat ke Bina Marga, SDA, Citata biasanya kami bersurat agar ditemani, tapi cuma lurah yang menemani," jelasnya.
Baca Juga:
Fraksi PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI: Nanti Juga Lunak Sendiri
Yusriah pun berpendapat, seharusnya perbaikan jalan hingga selokan dikerjakan di awal tahun. Sehingga tidak bertepatan dengan musim penghujan di akhir tahun.

"Saya berpikir tahu keluhan masyarakat, tujuh kali turun hanya Pak Karju yang datang, Bina Marga dan sudin enggak datang, mohon kami dampingi pak, pengertian ke masyarakat," tutup Yusriah.
Seperti diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah menyetujui anggaran KUA-PPAS APBD tahun 2020 sebesar Rp87,95 triliun.
Saat ini pihak legislatif bersama eksekutif kembali membahas anggaran APBD 2020 di masing-masing komisi. (Asp)
Baca Juga:
KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Proyek Jalan
Bagikan
Berita Terkait
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan

Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
