Anggaran Formula E, Rumah DP 0 Persen dan TGUPP Disorot Fraksi DPRD DKI, Begini Tanggapan Anies

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi dua program yang disoroti keras fraksi DPDR DKI dalam penyampaian pemandangan tentang Raperda APBD 2020.

Dua program yang dikomentari adalah program rumah DP 0 persen yang dianggap belum tepat sasaran. Kemudian rencana penyelenggaraan mobil balap Formula E tahun 2020 yang juga jadi pertanyaan.

Baca Juga

PDIP Sayangkan Anies Lebih Percaya BUMD Ketimbang SKPD

"Jadi semua kegiatan Pemprov DKI Jakarta adalah kegiatan yang bisa disoroti oleh siapa saja, dan kita berikan penjelasan juga jadi semua kegiatan itu kita berikan penjelasan," kata Anies di Jakarta, Kamis (5/12).

Meski demikian, Anies menuturkan, program yang diusulkannya di anggaran 2020 untuk kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

"Pada ujungnya semua adalah untuk peningkatan kesejahteraan, beberapa kegiatan secara khusus untuk mempercepat kegiatan perekonomian," papar dia.

Ia pun berharap program yang strategis dapat terlaksana di tahun berikutnya. "Ya jadi seluruh kegiatan kita itu untuk memastikan agar kegiatan strategis daerah itu benar-benar," tuturnya.

Seperti diketahui, PSI menjadi salah satu Fraksi di DPRD DKI yang menolak keras perhelatan Formula E yang rencananya akan digelar pada 6 Juni 2020 mendatang.

Baca Juga

Tiga Fraksi DPRD DKI Ini Kompak Tolak Anggaran untuk Gaji TGUPP

Anggota Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo berpendapat Gubernur Anies Baswedan tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengajukan penyelenggaraan balap mobil berenergi listrik ini. Menurut dia, ajang Formula E hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas.

"Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa masih ada warga Jakarta yang boro- boro berharap bisa menonton festival balapan mobil, untuk buang air besar saja mereka harus balapan karena jamban masih jadi rebutan," tegas Anthony.

Kemudian, terdapat tiga Fraksi DPRD DKI Jakarta yang mengkritik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yakni PDIP, Golkar, dan PSI.

Fraksi PDIP DPRD DKI menyebut kehadiran TGUPP memperpanjang proses inisiasi program dan kebijakan Anies hingga dieksekusi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Fraksi PDIP melihat kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh TGUPP. Kami meminta agar (anggaran) TGUPP dihapuskan dan memakai dana operasional Gubernur," kata Anggota Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Sedangkan Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan menyatalan keberatan atas jumlah TGUPP yang mencapai 73 orang. Fraksi Golkar pun meminta Anies untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP.

Baca Juga

PSI Tolak Keras Anggaran Perhelatan Formula E dari APBD DKI

Kemudian Anggota Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menyoroti juga TGUPP. Menurut dia, DPRD DKI belum mendapat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan hasil kerja TGUPP. Padahal, gaji TGUPP dibebankan kepada APBD, notabenenya harus ada pencatatan administrasi secara jelas.

"Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai anggaran TGUP perlu dihapus atau dikurangi (dari APBD)," ungkap Anthony. (Asp)