SEMMI dan Perisai Desak Pemprov DKI Tertibkan Papan Reklame Ilegal di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 23 Januari 2020
 SEMMI dan Perisai Desak Pemprov DKI Tertibkan Papan Reklame Ilegal di Jakarta

Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) DKI menggelar diskusi bertajuk 'Reklame Membunuhku' di Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/1).

Dalam acara itu, Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra meminta Pemprov DKI untuk lebih memperhatikan dan pengawasan papan reklame di Jakarta. Jika Pemda DKI lemah dalam pengawasan ditakutkan adanya kecelakaan yang disebabkan oleh berdirinya reklame ilegal.

Baca Juga:

Tragis, Seorang Ojek Online Tewas Tertimpa Reklame di Cengkareng

"Berimbas pada kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, reklame di Jakarta bikin resah warga adanya reklame ilegal," kata Bintang.

Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia desak Pemprov DKI bongkar reklame ilegal
Ketua PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra desak pemprov DKI bongkar reklame ilegal (MP/Asropih)

Bintang juga mengungkapkan, Pemprov DKI juga merugi capai 50 miliar pertahun dari reklame ilegal yang ada di Ibu Kota. Sebab puluhan miliar itu tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran ada uknum yang bermain reklame ilegal ini. Data itu didapat Bintang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita melihat terjadi kebocoran dari PAD dari papan reklame ini DKI bocor Rp50 miliar per tahunnya itu dari BPK terus," jelasnya.

Di sisi lain, kata dia, masih ada saja papan reklame yang dipasang di titik telarang yang telah diatur seperti di Gedung Tower City, Thamrin, Jakarta.

"Padahal, penertiban reklame masuk dalam kinerja strategis daerah (KSD) Gubernur DKI Anies Baswedan, sehingga harus tuntas. Apalagi karena hasil audit BPK atas laporan keuangan DKI tahun anggaran 2017 menemukan adanya potensi kebocoran hingga Rp50 miliar lebih dari sektor pajak reklame akibat banyaknya reklame tak berizin dan reklame yang tidak memperpanjang izinnya, namun tetap eksis," ujarnya.

Menurut Bintang, kebijakan Gubernur Anies menertibkan reklame sebenarnya bukan semata-mata penegakkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rekalme semata, namun juga untuk mendongkrak pemasukan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

Bintang juga mengatakan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) sempat kesulitan merealisasikan target pemasukan pajak tahun 2019 yang dipatok Rp44,1 triliun akibat beberapa faktor. Bintang pun berharap hal itu jangan sampai terulang lagi di 2020.

"Berdasarkan data dari BPK dari 295 reklame hanya 5 reklame yang memiliki izin. Ini suatu temuan kok tidak ada tindak lanjutnya. Kok inspektorat DKI Jakarta tidak ada hasilnya. Jangan sampai ada mafia kecil yang membuat bocor lebih besar," papar Bintang.

Sementara itu, Senanatha Ketua Umum Semmi Jakarta Pusat menegaskan pihaknya akan mengadakan aksi menuntut Gubernur DKI Jakarta mencopot pejabat yang bermasalah dalam mengelola reklame.

Baca Juga:

Sudah Makan Korban, PKS Minta Satpol PP Awasi Semua Reklame di Jakarta

"Saya perwakilan dari DKI ingin menyampaikan beberapa tuntutan. Bagi kami ini kelalaian sebagi pejabat. Kami minta pak Anies menindak tegas oknum yang diberikan mandat terkait reklame bermasalah. Dari segi penertiban, pengawasan dan penindakan tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan sampai ada yang meninggal tertimpa reklame," kata Senanatha.

Dalam diskusi tersebut turut hadir perwakilan dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya dan Satpol PP DKI. Sayangnya, dari Dinas Cipta Karya dan Dinas Pelayanan Modal Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak hadir.(Asp)

Baca Juga:

Gerindra Minta Satpol PP DKI Jangan Ngeluh Biaya Bongkar Reklame Tak Berizin

#Reklame Roboh #Reklame #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

ShowBiz
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Pemprov DKI menyiapkan perpanjangan jam operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek untuk melayani penonton konser BTS dan Guns N’ Roses.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bagikan