Sudah Makan Korban, PKS Minta Satpol PP Awasi Semua Reklame di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Senin, 30 Desember 2019
  Sudah Makan Korban, PKS Minta Satpol PP Awasi Semua Reklame di Jakarta

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengawasi reklame di kawasan Jakarta agat peristiwa robohnya papak iklan tak terulang seperti di Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (28/12) kemarin.

"Peran Satpol PP semua reklame-reklame ini juga harusnya diawasi," kata Afirin saat ditemudi di kantornya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (30/12).

Baca Juga:

PDIP Sebut Buruknya Koordinasi SKPD Terkait Ambruknya Reklame di Cengkareng

Anggota Komisi E ini juga menyarankan seluruh reklame di Ibu Kota sebaiknya dicek kembali agar insiden tersebut tak terulang.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin minta Satpol PP awasi semua reklame di Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)

Arifin pun menerangkan, bahwa papam reklame sedianya harus dirawar setiap tahunnya. "Jangan sampai kejadian lagi seperti itu. Ini kan tiap tahun harus dirawat betul," ujar Arifin.

Tak hanya itu, sambung Arifin, Pemprov DKI melalui Satpol PP DKI juga harus mengawasi gedung-gedung Pemerintah Daerah (Pemda).

"Semua reklame-reklame ini juga harusnya diawasi. Bukan hanya reklame, termasuk semua gedung-gedung punya Pemda juga begitu. Perawatan dan pengawasan itu penting. Jangan hanya membangun reklame, tapi aspek perawatannya tidak diperhatikan," bebernya.

Saat disinggungkan, siapa yang bertanggung jawab atas tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tertimpa papan reklame di Cengkareng, Arifin aparat penegak hukum sebaiknya mengusut tuntas.

Papan reklame roboh di Cengkareng Jakarta Barat
Kecelakaan reklame roboh di Jalan Daan Mogot, Cengkareng. (Foto: Twitter @TMCPoldaMetro)

"Kami minta aparat penegak hukum turun tangan, karena menyangkut nyawa orang. Apalagi ilegal tuh, semuanya ditelusuri," tutupnya.

Baca Juga:

Tragis, Seorang Ojek Online Tewas Tertimpa Reklame di Cengkareng

Seperti diketahui, Sebuah reklame roboh di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu (28/12) kemarin. Dalam peristiwa itu dikabarkan satu orang tewas yang merupakan pengemudi ojek online (ojol).

Kepala DPMPTSP, Benny Chandra mengklaim bahwa telah memberi surat rekomendasi ke Satpol PP DKI untuk merobohkan reklame di kawasan Cengkareng itu sebelum akhirnya jatuh menimpa seorang pengemudi ojol bernama Rusianto (49) pada Sabtu 28 Desember 2019.(Asp)

Baca Juga:

Ada Usulan Revisi Pergub Reklame, Aktivis: Semoga Anies-Sandi Bisa Putuskan Terbaik

#Reklame Roboh #Reklame #DPRD DKI Jakarta #Satpol PP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Bagikan