PDIP Sebut Buruknya Koordinasi SKPD Terkait Ambruknya Reklame di Cengkareng

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 29 Desember 2019
 PDIP Sebut Buruknya Koordinasi SKPD Terkait Ambruknya Reklame di Cengkareng

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menilai terjadinya peristiwa robohnya reklame di Cengkareng pada Sabtu (28/12) kemarin yang memakan satu orang korban jiwa seorang ojek online (ojol) karena buruk koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang pendirian reklame.

SKPD yang dimaksud yakni Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Penaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP).

Baca Juga:

Tragis, Seorang Ojek Online Tewas Tertimpa Reklame di Cengkareng

"Tidak ada Koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan reklame. Yang terjadi sekarang kan ego sektoral," ujar Gembong saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (29/12).

Papan reklame ambruk di Cengkareng, Jakarta Barat
Kecelakaan reklame roboh di Jalan Daan Mogot, Cengkareng. (Foto: Twitter @TMCPoldaMetro)

Menurut dia, reklame-reklame yang hanya bermodalkan tiang-tiang sudah tak laik berdiri di Jakarta. Sehingga ke depannya, ia meminta untuk DPMPTSP tak lagi memberi izin pendirian reklame yang besi-besinya mudah keropos.

Gembong menuturkan, kalau masih tidak ada meninggikan ego sektoral antar SKPD, maka bukan tidak mungkin nyawa-nyawa masyarakat Ibu Kota kembali melayang karena tertimpa reklame yang sudah keropos.

"Kalau enggak gitu akan sering makan korban. Enggak boleh terjadi seperti itu, maka segera untuk dilakukan koordinasi antar SKPD," tuturnya.

Baca Juga:

Papan Reklame Roboh di Tendean

Dirinya yang duduk di Komisi A bagian pengawasan (DPMPTSP) akan memanggil kepala dinasnya, yakni Benny Agus Chandra.

"Ditiadakan (reklame seperti di Cengkareng), tapi harus ada kordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Dinas-dinas terkait duduk bareng. Kemudian koordinasi, bekerja sesuai dengan hasil koordinasi itu," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Ada Usulan Revisi Pergub Reklame, Aktivis: Semoga Anies-Sandi Bisa Putuskan Terbaik

#Gembong Warsono #DPRD DKI Jakarta #PDI Perjuangan #Reklame Roboh
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan