PDIP Sebut Buruknya Koordinasi SKPD Terkait Ambruknya Reklame di Cengkareng

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 29 Desember 2019
 PDIP Sebut Buruknya Koordinasi SKPD Terkait Ambruknya Reklame di Cengkareng

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menilai terjadinya peristiwa robohnya reklame di Cengkareng pada Sabtu (28/12) kemarin yang memakan satu orang korban jiwa seorang ojek online (ojol) karena buruk koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang pendirian reklame.

SKPD yang dimaksud yakni Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Penaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP).

Baca Juga:

Tragis, Seorang Ojek Online Tewas Tertimpa Reklame di Cengkareng

"Tidak ada Koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan reklame. Yang terjadi sekarang kan ego sektoral," ujar Gembong saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (29/12).

Papan reklame ambruk di Cengkareng, Jakarta Barat
Kecelakaan reklame roboh di Jalan Daan Mogot, Cengkareng. (Foto: Twitter @TMCPoldaMetro)

Menurut dia, reklame-reklame yang hanya bermodalkan tiang-tiang sudah tak laik berdiri di Jakarta. Sehingga ke depannya, ia meminta untuk DPMPTSP tak lagi memberi izin pendirian reklame yang besi-besinya mudah keropos.

Gembong menuturkan, kalau masih tidak ada meninggikan ego sektoral antar SKPD, maka bukan tidak mungkin nyawa-nyawa masyarakat Ibu Kota kembali melayang karena tertimpa reklame yang sudah keropos.

"Kalau enggak gitu akan sering makan korban. Enggak boleh terjadi seperti itu, maka segera untuk dilakukan koordinasi antar SKPD," tuturnya.

Baca Juga:

Papan Reklame Roboh di Tendean

Dirinya yang duduk di Komisi A bagian pengawasan (DPMPTSP) akan memanggil kepala dinasnya, yakni Benny Agus Chandra.

"Ditiadakan (reklame seperti di Cengkareng), tapi harus ada kordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Dinas-dinas terkait duduk bareng. Kemudian koordinasi, bekerja sesuai dengan hasil koordinasi itu," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Ada Usulan Revisi Pergub Reklame, Aktivis: Semoga Anies-Sandi Bisa Putuskan Terbaik

#Gembong Warsono #DPRD DKI Jakarta #PDI Perjuangan #Reklame Roboh
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Bagikan