PDIP Sebut Buruknya Koordinasi SKPD Terkait Ambruknya Reklame di Cengkareng


Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menilai terjadinya peristiwa robohnya reklame di Cengkareng pada Sabtu (28/12) kemarin yang memakan satu orang korban jiwa seorang ojek online (ojol) karena buruk koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang pendirian reklame.
SKPD yang dimaksud yakni Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Penaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP).
Baca Juga:
Tragis, Seorang Ojek Online Tewas Tertimpa Reklame di Cengkareng
"Tidak ada Koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan reklame. Yang terjadi sekarang kan ego sektoral," ujar Gembong saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (29/12).

Menurut dia, reklame-reklame yang hanya bermodalkan tiang-tiang sudah tak laik berdiri di Jakarta. Sehingga ke depannya, ia meminta untuk DPMPTSP tak lagi memberi izin pendirian reklame yang besi-besinya mudah keropos.
Gembong menuturkan, kalau masih tidak ada meninggikan ego sektoral antar SKPD, maka bukan tidak mungkin nyawa-nyawa masyarakat Ibu Kota kembali melayang karena tertimpa reklame yang sudah keropos.
"Kalau enggak gitu akan sering makan korban. Enggak boleh terjadi seperti itu, maka segera untuk dilakukan koordinasi antar SKPD," tuturnya.
Baca Juga:
Dirinya yang duduk di Komisi A bagian pengawasan (DPMPTSP) akan memanggil kepala dinasnya, yakni Benny Agus Chandra.
"Ditiadakan (reklame seperti di Cengkareng), tapi harus ada kordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Dinas-dinas terkait duduk bareng. Kemudian koordinasi, bekerja sesuai dengan hasil koordinasi itu," pungkasnya.(Asp)
Baca Juga:
Ada Usulan Revisi Pergub Reklame, Aktivis: Semoga Anies-Sandi Bisa Putuskan Terbaik
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
