Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin terlihat menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/12).
Padahal, di saat yang bersamaan, Partai Golkar masih menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Aziz yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna kuning ini juga terlihat hadir dalam sidang pekan lalu. Anggota Komisi III DPR ini tampak setia menemani Setnov yang kini duduk di kursi pesakitan.
Meski demikian, Ketua Badan Anggaran DPR itu mengaku tak sempat menemui Setnov. Baik di saat sebelum ataupun setelah mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjalani persidangan.
"Tadi gak bisa ketemu," singkat Aziz kepada wartawan.
Oleh sebab itu, Aziz mengaku tak tahu apakah ada pesan khusus yang disampaikan Setnov kepada Ketua Umum Partai Golkar yang baru Airlangga Hartarto.
"Saya gak tahu ya apakah ada pesan dari Pak Novanto atau tidak," ungkap Aziz.
Selain Aziz, istri Setnov Deisti Astriani Tagor juga terlihat hadir di Pengadilan Tipikor untuk memberikan dukungan morel terhadap sang suami yang kembali terjerat kasus korupsi.
Deisti, sejak Setnov ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang kerap membesuk sang suami. Begitu pun ketika Setnov hari ini duduk di kursi pesakitan, Deisti pun setia mendampingi.
Diketahui, Setya Novanto telah didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekira Rp 2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.
Selain itu, jaksa menyebut Setya Novanto baik secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang serta jasa proyek e-KTP.
Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
Baca juga berita lain dari sidan Setya Novanto dalam artikel: Banyak Nama Politisi yang Lenyap Dalam Dakwaan Setnov
