Satu Lagi Bekas Anak Buah Jokowi Digadang Jadi Bos BUMN Strategis

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 26 November 2019
Satu Lagi Bekas Anak Buah Jokowi Digadang Jadi Bos BUMN Strategis

Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Garuda Indonesia belum berani menanggapi adanya kabar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang dikabarkan bakal jadi komisaris maskapai BUMN itu.

“Kami belum tahu,” ujar Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah di Jakarta, Selasa (26/11).

Baca Juga:

Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina Untuk Benahi Kebobrokan Korporasi

Pikri mengatakan pihaknya menunggu keputusan Menteri BUMN terkait rencana perombakan komisaris itu. “Itu urusannya Menteri,” katanya.

Terkait rencana perubahan besar-besaran di tubuh Garuda apabila Jonan ditunjuk untuk mengawasi maskapai pelat merah itu, Pikri menyarankan untuk menanyakan langsung ke mantan Menteri Perhubungan itu. “Tanya Pak Jonan,” katanya.

Baca Juga

Motif di Balik Penunjukan Rudiantara Dirut PLN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menginginkan adanya evaluasi terhadap perusahan-perusahaan BUMN, termasuk adanya para mantan menteri yang disebut masuk dalam bursa perusahaan pelat merah, seperti mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

“Kita mengevaluasi BUMN-BUMN lain setelah lima yang besar, mau Garuda dan lain-lain, kita evaluasi semua,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Jonan disebut-sebut akan ditempatkan sebagai komisaris Garuda Indonesia, sementara itu Susi dikabarkan akan menjadi komisaris Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan Rudiantara akan jadi bos PLN.

Setelah merombak lima besar BUMN itu, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, Bank Mandiri, Inalum dan BTN, saat ini Kementerian BUMN juga akan meengevaluasi BUMN lainnya. “Nanti lihat saja, masih belum diketahui,” katanya.

Baca Juga:

PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok

Arya mengatakan kepastiaannya setelah Menteri BUMN Erick Thohir kembali dari Korea Selatan pada 29 November mendatang. Arya mengaku belum menerima surat resmi bahwa keputusan tersebut, ia masih menunggu keputusan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Karena suratnya belum kami lihat, surat kan sampainya ke Pak Erick Thohir. Pak Erick masih di luar negeri jadi kita nunggu Pak Erick balik dari Korea Selatan sampai Jakarta baru kita lihat suratnya itu, karena strategies langsung ke Pak Menteri, baru kita tahu isinya, karena pasti isinya enggak hanya masalah Dirut tapi semua, supaya klop apa saja yang ada itu bisa kita ketahui,” katanya. (*)

#Garuda Indonesia #BUMN #Ignasius Jonan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Bagikan