Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 23 Maret 2022
Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Pedagang menata minyak goreng curah di kiosnya di Pasar Minggu, Jakarta. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Minyak goreng kini menjadi komoditas paling diburu oleh masyarakat. Sebab, warga sempat kesulitan mendapat minyak goreng kemasan, namun kini harga minyak goreng melambung tinggi.

Kasatgas Pangan Polri, Irjen Helmy Santika mengungkapkan, pihaknya belum menemukan adanya praktik mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga sembako tersebut.

Baca Juga

Distributor Keluhkan Pasokan Minyak Goreng Curah Terhenti

"Sejauh ini belum ditemukan mafia minyak goreng. Belum ditemukan praktik seperti itu," ujar Helmy di Jakarta, Rabu (23/3).

Helmy lantas menjelaskan Satgas Pangan Polri sampai saat ini terus melakukan pengecekan distribusi minyak goreng di lapangan. Hasilnya, hanya ditemukan pedagang dadakan, reseller serta beberapa pelaku usaha yang tak mengikuti aturan pemerintah.

"Yang ditemukan di lapangan cukup banyaknya pedagang dadakan, reseller dan pelaku usaha yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi, sementara ini temuan kami lebih personal pelaku usaha, buka mafia minyak goreng," tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menyatakan tidak ada mafia minyak goreng dalam kisruh kenaikan harga dan kelangkaan yang terjadi pada komoditas pangan minyak goreng.

Baca Juga

Fraksi PPP Minta Penyelesaian Persoalan Minyak Goreng Tanpa Kegaduhan

Permasalahan mengenai minyak goreng yang tengah terjadi ini, menurut dia, akibat adanya kesalahan dalam mengatur dan membuat kebijakan.

"Namanya pengusaha ya cari untung. Dia (oknum) lihat ada celah dalam peraturan yang salah, lengah, ya kemudian dia masuk. Jadi jangan kita mencap bahwa ini mafia," tegas Gobel di sela-sela pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu. (Knu)

Baca Juga

Pemprov DKI Bakal Gelar Pasar Murah, Minyak Goreng Dijual Per Liter Rp 13.500

#Polri #Minyak Goreng
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan