Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Persoalan minyak goreng hingga kini belum juga selesai. Harga tinggi dan kelangkaan masih terjadi di banyak daerah, meski pemerintah telah menurunkan sejumlah kebijakan.
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, persoalan kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng harus selesai tanpa membuat kegaduhan politik, sehingga perlu dibentuk panitia kerja (panja) di tingkat alat kelengkapan dewan (AKD).
"PPP, dalam menyikapi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, sejak awal masa sidang sudah menyuarakan pembentukan panja di Komisi VI dan Komisi VII DPR," kata Baidowi di Jakarta, Rabu (23/3).
Baca Juga:
Moeldoko Yakin Sebentar Lagi Terjadi Keseimbangan Baru Harga Minyak Goreng
Menurutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai, pembentukan panja di AKD lebih efektif daripada membuat panitia khusus (pansus) hak angket. Persoalan terkait minyak goreng juga harus dicarikan solusi, bukan justru membuat kegaduhan politik, karena hal itu akan berimbas kepada masyarakat.
Dengan dibentuk panja di tingkat AKD, lanjutnya, maka DPR akan fokus dan spesifik memanggil pihak-pihak terkait guna mendalami dan menyelesaikan persoalan tersebut.
"Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan beberapa hari lalu, PPP sudah menyampaikan sikap yaitu mengusulkan dibentuk panja untuk menginvestigasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng," jelasnya, seperti dikutip Antara.
Dia mengatakan, panja bentukan DPR terbukti berhasil menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan kegaduhan, misalnya Panja Jiwasraya dan Panja Garuda yang sedang berjalan. Harus ada solusi agar persoalan itu tidak terulang kembali, karena akan berdampak buruk terhadap masyarakat, tambahnya.
"Bagi PPP, yang terpenting adalah menemukan solusi, agar persoalan tidak terulang kembali. Kami tidak butuh pencitraan dan hiruk pikuk politik, namun lebih pada substansi bagaimana panja mampu mencari titik temu dan solusi," katanya.
Baca Juga:
Dalam mengatasi persoalan kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng tersebut, katanya, PPP telah melakukan aksi sosial dengan membagikan minyak goreng kepada warga. Langkah itu lebih konkret dibandingkan menciptakan kegaduhan politik, namun tidak memberikan solusi kepada masyarakat.
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan pembentukan hak angket DPR untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng di Indonesia.
"Fraksi PKS DPR mengusulkan dibentuk hak angket DPR terkait persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Insyaallah surat usulan ini akan segera dikirimkan kepada pimpinan DPR RI," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/3).
Jazuli menilai, kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sangat meresahkan masyarakat, karena menyebabkan warga sampai meninggal dunia ketika harus mengantre untuk mendapatkan minyak goreng.
Dia meminta negara harus hadir dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng tersebut, sehingga pemerintah tidak boleh kalah dan menyerah mengatasi persoalan tersebut. (*)
Baca Juga:
Harga Minyak Goreng Curah di Kota Medan Tembus Rp 18.000 Per Liter
