Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta memastikan sanksi administratif penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) tidak menyasar kepada pembeli.
Sanksi diberlakukan bagi pengelola pusat perbelanjaan, pengelola toko swalayan, dan pengelola pasar rakyat yang masih bandel menggunakan plastik kresek. Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019.
Baca Juga:
PKS Soroti Pemprov DKI Tak Punya Solusi Pengganti Kantong Plastik
"Tidak ada sanksi yang menyasar konsumen atau pembeli. Sanksi kepada pengelola pun lebih bernuasa pembinaan dan diberikan secara bertahap," kata Kepala Dinas LH DKI Jakarta Andono Warih, Kamis (9/7).
Andono menuturkan, kebijakan pelarangan kantong plastik bertujuan untuk memastikan kota Jakarta semakin bersahabat terhadap lingkungan hidup.
Lanjut Andono, pengawasan yang dilakukan bukan semata-mata mencari pelanggaran, namun lebih kepada upaya mengubah perilaku. Pasalnya, residu yang tidak bisa didaurulang menimbukan masalah tidak saja untuk generasi saat ini, namun juga masa depan.
"Tujuannya bukan menambah pendapatan DKI dengan menemukan pelanggar, tetapi tujuannya mengubah perilaku. Agar semua kegiatan menjadi kegiatan yang ramah lingkungan," papar Andono.
Sebelumnya beredar berita bohong di mana petugas merazia pembeli yang membawa tas belanja sendiri.
Beberapa pesan berita bohong yang beredar di antaranya:
'Belanja pakai kantong plastik kena denda 250k walau kita bawa dari rumah. Depan toko/ mall ada kontrol dari pemda. HATI2!'
'Pengecekan, kalo pakai kantong plastik didenda Rp25jt. Jd penjual & pembeli tdk boleh pakai plastik, walau dibawa dari rmh.'
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA] Belanja Menggunakan Plastik Dikenakan Denda Rp250 Ribu
Pesan tidak bertanggungjawab ini beredar sejak Senin (6/7) melalui layanan pesan WhatsApp dengan melampirkan foto petugas yang sedang melakukan pengawasan.
"Saya menegaskan bahwa pesan tersebut disinformasi yang dibuat orang tidak bertanggungjawab," tegas Andono. (Asp)
Baca Juga:
Pelarangan Kantong Plastik di Jakarta, IKAPPI Minta Pemprov Sediakan Alternatif
