Harga Plastik Naik, DPR Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Ramah Lingkungan

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Harga Plastik Naik, DPR Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Ramah Lingkungan

Pidato Ketua DPR Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA DPR RI Puan Maharani menilai kenaikan harga plastik yang mencapai 30 hingga 80 persen dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk mulai beralih ke penggunaan kemasan berbahan alami yang lebih ramah lingkungan. Puan mendorong pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk kembali memanfaatkan kearifan lokal dalam pengemasan makanan seperti penggunaan daun pisang maupun daun jati.

“Meskipun plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, kita ketahui bersama beban ekologinya sangat tinggi. Oleh karena itu, kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Menurut dia, lonjakan harga plastik yang terjadi saat ini dipicu gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik internasional. Situasi tersebut diperparah dengan tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor yang mencapai sekitar 60 persen.

Puan menilai kondisi ini sangat memberatkan para pelaku usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman yang selama ini bergantung pada kemasan plastik untuk operasional sehari-hari. “Harga plastik yang melonjak hingga berkali-kali lipat dan pasokan mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil yang selama ini bekerja dengan keuntungan terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Baca juga:

Harga Plastik Naik, UMKM dan Masyarakat Kelas Menengah Bawah Terancam



Ia mencontohkan penggunaan kemasan alami berbahan daun sudah lama diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa Tengah, misalnya, sejumlah pedagang makanan tradisional seperti nasi liwet, gudeg, hingga mi lethek masih memanfaatkan daun sebagai pembungkus makanan. Menurut Puan, untuk jenis makanan tertentu, seperti lontong dan lemper, penggunaan daun pisang justru dinilai lebih efektif karena dapat menjaga ketahanan makanan sekaligus menambah aroma khas.

“Di pendahulu kita dulu, penggunaan kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi pilihan utama. Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu,” tuturnya.

Puan menilai penggunaan kemasan organik tidak hanya dapat membantu pelaku usaha menekan biaya produksi, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk karena memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. “Dengan memakai kemasan dari bahan organik, pelaku usaha tak hanya bisa menghindari tekanan ekonomi karena tingginya bahan baku dari impor, tapi juga bisa menambah nilai jual,” kata dia.

Lebih lanjut, Puan menegaskan pemerintah perlu mendukung proses transisi menuju penggunaan kemasan alternatif melalui regulasi dan fasilitasi lintas kementerian.

Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama menyiapkan solusi kemasan alternatif bagi pelaku usaha.

“Kami di DPR akan ikut melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan dewan,” ujar Puan.(Pon)

Baca juga:

Harga Plastik Meroket, Komisi VII DPR Ingatkan Dampaknya ke UMKM dan Harga Pangan


#Harga Plastik #Puan Maharani #Kantong Plastik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Bagikan