Harga Plastik Melonjak 50 Persen, DPR Desak Kurangi Ketergantungan Plastik Sekali Pakai

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 10 April 2026
Harga Plastik Melonjak 50 Persen, DPR Desak Kurangi Ketergantungan Plastik Sekali Pakai

Ilustrasi (Pexels/Anna Shvets)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara, menilai lonjakan harga plastik yang mencapai lebih dari 50 persen akibat konflik di Timur Tengah harus dijadikan momentum strategis bagi Indonesia.

Dipo mendesak pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan situasi ini sebagai titik balik untuk menekan ketergantungan pada plastik sekali pakai guna menyelamatkan ekosistem laut yang kian kritis.

“Lonjakan harga plastik ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengurangi ketergantungan kita. Penggunaan plastik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi sampah laut kita masih mendominasi, padahal sampah di laut itu berbahaya bagi ekosistem dan sangat sulit dibersihkan,” ujar Dipo di Jakarta, Kamis (9/4).

Dipo mengungkapkan fakta bahwa sampah laut di Indonesia masih didominasi oleh material plastik yang sangat sulit terurai.

Baca juga:

Gejolak Global Picu Kenaikan Harga Plastik, Pemerintah Segera Cari Solusinya

Kondisi ini bukan hanya menjadi ancaman lingkungan, tetapi juga risiko kesehatan serius akibat kontaminasi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan manusia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2023, Indonesia menghasilkan 56,6 juta ton sampah per tahun, di mana hampir 10 juta ton atau 18 persen di antaranya adalah sampah plastik.

Dipo memperingatkan bahwa jika pola konsumsi tidak segera diubah, timbunan plastik akan menjadi bom waktu ekologis yang membebani keuangan negara di masa depan melalui tingginya biaya pemulihan lingkungan.

“Kita harus jujur bahwa sampah plastik adalah ancaman serius. Plastik mencemari laut, membunuh biota, hingga menyumbat saluran air yang memicu banjir. Upaya pengurangan harus dilakukan secara sistematis sekarang juga, jangan menunggu kondisi lingkungan semakin memburuk,” tegasnya.

Baca juga:

B50 Resmi Berlaku 1 Juli 2026, Pemerintah Klaim Hemat Subsidi Rp 48 Triliun

Legislator asal NTT ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pelarangan plastik sekali pakai secara nasional dan memperluas program daur ulang.

Ia juga menantang sektor industri untuk segera beralih ke kemasan ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap limbah yang mereka hasilkan.

“Kenaikan harga ini harus dimanfaatkan untuk mendorong perubahan perilaku di tingkat industri dan masyarakat. Ini saatnya kita beralih ke pola konsumsi yang lebih berkelanjutan demi melindungi generasi mendatang,” pungkasnya. (Pon)

#Kantong Plastik #Konflik Timur Tengah #Krisis Energi #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Dunia
Iran Kembali Tutup Total Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Langsung Meroket
Harga minyak dunia naik lebih dari 2 dolar AS per barel setelah Iran menutup total Selat Hormuz menyusul serangan tambahan Amerika Serikat.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Iran Kembali Tutup Total Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Langsung Meroket
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Bagikan