Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Harga Plastik Melonjak 50 Persen, DPR Desak Kurangi Ketergantungan Plastik Sekali Pakai

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 10 April 2026
Harga Plastik Melonjak 50 Persen, DPR Desak Kurangi Ketergantungan Plastik Sekali Pakai

Ilustrasi (Pexels/Anna Shvets)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara, menilai lonjakan harga plastik yang mencapai lebih dari 50 persen akibat konflik di Timur Tengah harus dijadikan momentum strategis bagi Indonesia.

Dipo mendesak pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan situasi ini sebagai titik balik untuk menekan ketergantungan pada plastik sekali pakai guna menyelamatkan ekosistem laut yang kian kritis.

“Lonjakan harga plastik ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengurangi ketergantungan kita. Penggunaan plastik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi sampah laut kita masih mendominasi, padahal sampah di laut itu berbahaya bagi ekosistem dan sangat sulit dibersihkan,” ujar Dipo di Jakarta, Kamis (9/4).

Dipo mengungkapkan fakta bahwa sampah laut di Indonesia masih didominasi oleh material plastik yang sangat sulit terurai.

Baca juga:

Gejolak Global Picu Kenaikan Harga Plastik, Pemerintah Segera Cari Solusinya

Kondisi ini bukan hanya menjadi ancaman lingkungan, tetapi juga risiko kesehatan serius akibat kontaminasi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan manusia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2023, Indonesia menghasilkan 56,6 juta ton sampah per tahun, di mana hampir 10 juta ton atau 18 persen di antaranya adalah sampah plastik.

Dipo memperingatkan bahwa jika pola konsumsi tidak segera diubah, timbunan plastik akan menjadi bom waktu ekologis yang membebani keuangan negara di masa depan melalui tingginya biaya pemulihan lingkungan.

“Kita harus jujur bahwa sampah plastik adalah ancaman serius. Plastik mencemari laut, membunuh biota, hingga menyumbat saluran air yang memicu banjir. Upaya pengurangan harus dilakukan secara sistematis sekarang juga, jangan menunggu kondisi lingkungan semakin memburuk,” tegasnya.

Baca juga:

B50 Resmi Berlaku 1 Juli 2026, Pemerintah Klaim Hemat Subsidi Rp 48 Triliun

Legislator asal NTT ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pelarangan plastik sekali pakai secara nasional dan memperluas program daur ulang.

Ia juga menantang sektor industri untuk segera beralih ke kemasan ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap limbah yang mereka hasilkan.

“Kenaikan harga ini harus dimanfaatkan untuk mendorong perubahan perilaku di tingkat industri dan masyarakat. Ini saatnya kita beralih ke pola konsumsi yang lebih berkelanjutan demi melindungi generasi mendatang,” pungkasnya. (Pon)

#Kantong Plastik #Konflik Timur Tengah #Krisis Energi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Ancaman El Nino Bisa Picu Krisis Listrik Nasional Sampai Januari 2027
BMKG peringatkan lonjakan beban listrik nasional akibat El Nino hingga Desember 2026. PLTA terancam kekurangan air, konsumsi energi meningkat karena penggunaan pendingin ruangan.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Juli 2026
Ancaman El Nino Bisa Picu Krisis Listrik Nasional Sampai Januari 2027
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Bagikan