Harga Plastik Melonjak 50 Persen, DPR Desak Kurangi Ketergantungan Plastik Sekali Pakai

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 10 April 2026
Harga Plastik Melonjak 50 Persen, DPR Desak Kurangi Ketergantungan Plastik Sekali Pakai

Ilustrasi (Pexels/Anna Shvets)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara, menilai lonjakan harga plastik yang mencapai lebih dari 50 persen akibat konflik di Timur Tengah harus dijadikan momentum strategis bagi Indonesia.

Dipo mendesak pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan situasi ini sebagai titik balik untuk menekan ketergantungan pada plastik sekali pakai guna menyelamatkan ekosistem laut yang kian kritis.

“Lonjakan harga plastik ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengurangi ketergantungan kita. Penggunaan plastik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi sampah laut kita masih mendominasi, padahal sampah di laut itu berbahaya bagi ekosistem dan sangat sulit dibersihkan,” ujar Dipo di Jakarta, Kamis (9/4).

Dipo mengungkapkan fakta bahwa sampah laut di Indonesia masih didominasi oleh material plastik yang sangat sulit terurai.

Baca juga:

Gejolak Global Picu Kenaikan Harga Plastik, Pemerintah Segera Cari Solusinya

Kondisi ini bukan hanya menjadi ancaman lingkungan, tetapi juga risiko kesehatan serius akibat kontaminasi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan manusia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2023, Indonesia menghasilkan 56,6 juta ton sampah per tahun, di mana hampir 10 juta ton atau 18 persen di antaranya adalah sampah plastik.

Dipo memperingatkan bahwa jika pola konsumsi tidak segera diubah, timbunan plastik akan menjadi bom waktu ekologis yang membebani keuangan negara di masa depan melalui tingginya biaya pemulihan lingkungan.

“Kita harus jujur bahwa sampah plastik adalah ancaman serius. Plastik mencemari laut, membunuh biota, hingga menyumbat saluran air yang memicu banjir. Upaya pengurangan harus dilakukan secara sistematis sekarang juga, jangan menunggu kondisi lingkungan semakin memburuk,” tegasnya.

Baca juga:

B50 Resmi Berlaku 1 Juli 2026, Pemerintah Klaim Hemat Subsidi Rp 48 Triliun

Legislator asal NTT ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pelarangan plastik sekali pakai secara nasional dan memperluas program daur ulang.

Ia juga menantang sektor industri untuk segera beralih ke kemasan ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap limbah yang mereka hasilkan.

“Kenaikan harga ini harus dimanfaatkan untuk mendorong perubahan perilaku di tingkat industri dan masyarakat. Ini saatnya kita beralih ke pola konsumsi yang lebih berkelanjutan demi melindungi generasi mendatang,” pungkasnya. (Pon)

#Kantong Plastik #Konflik Timur Tengah #Krisis Energi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan