Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi serius fenomena meroketnya harga plastik di Indonesia yang menembus angka 30 hingga 80 persen per April 2026.
Ia menilai lonjakan harga akibat gangguan rantai pasok global ini menjadi momentum krusial bagi masyarakat untuk beralih menggunakan kemasan dari bahan alami.
Puan memandang kemasan organik jauh lebih murah dan membantu proses penguraian sampah yang lebih ramah lingkungan.
Baca juga:
Harga Plastik Naik, DPR Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Ramah Lingkungan
Beban Ekologi dan Tekanan Ekonomi UMKM
Konflik geopolitik global memicu kenaikan drastis harga plastik mengingat industri dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor hingga 60 persen.
Kondisi ini menekan para pelaku UMKM, terutama sektor makanan dan minuman yang selama ini mengandalkan kemasan sekali pakai. Puan menyoroti bagaimana kenaikan biaya produksi ini menggerus keuntungan tipis para pedagang kecil.
“Meskipun plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, kita ketahui bersama beban ekologinya sangat tinggi. Maka kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau,” ujar Puan Maharani, Kamis (16/4).
Ia menambahkan bahwa penggunaan daun pisang atau daun jati seperti pada kuliner nasi liwet dan gudeg terbukti lebih efektif. Selain mengharumkan aroma makanan, kemasan alami tersebut mampu menambah nilai jual produk karena keunikannya di mata konsumen.
Inovasi Ekonomi Kreatif dan Pengawasan Regulasi
Puan menekankan bahwa transisi ke bahan organik mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pengelolaan limbah perairan. Merujuk laporan UNEP, sekitar 23 juta ton limbah plastik mencemari ekosistem air setiap tahunnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan regulasi dan sistem sosialisasi yang masif untuk menghidupkan kembali kemasan tradisional.
Baca juga:
Harga Plastik Naik, UMKM dan Masyarakat Kelas Menengah Bawah Terancam
“Pemerintah perlu memberikan support dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap alternatif kemasan, khususnya bagi para pelaku usaha dan konsumen. Kami di DPR akan ikut melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan dewan,” tegas Puan.
Kolaborasi lintas kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian, Perdagangan, hingga Ekonomi Kreatif menjadi kunci utama. Puan meyakini kearifan lokal mampu menjadi inovasi ekonomi kreatif yang memperkuat warisan budaya sekaligus menjaga kelestarian bumi dari polusi plastik.
