Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang masih merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak etis.
"Rangkap jabatan tidak baik untuk semua. Tidak etis dan tidak jadi contoh yang baik," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (24/12).
Baca Juga:
Masih Jadi Wali Kota, Mensos Risma Bolak-balik Jakarta-Surabaya
Politikus partai dakwah ini meminta Risma untuk segera melepaskan jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Hal ini demi kepatutan di mata publik.
"Jadi sesegera mungkin jabatan wali kota dilepas," ujarnya.
Sebelumnya, Mensos Risma mengaku telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengemban dua jabatan sekaligus.
"Mungkin karena masih merangkap wali kota untuk sementara waktu. Saya sudah izin ke Presiden, 'Nndak apa-apa Bu Risma'," kata Risma sembari menirukan ucapan Jokowi kepadanya.
Baca Juga:
Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum
Risma dilantik menjadi Mensos menggantikan Bendahara Umum PDIP Juliari Peter Batubara yang tersangkut kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19.
Risma mengaku, dalam waktu dekat akan pulang ke Surabaya untuk meresmikan Jembatan Joyoboyo dan Museum Olahraga. (Pon)
Baca Juga:
Penunjukan Risma untuk Bersihkan Citra Korup di Kementerian Sosial
