Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menginstruksikan seluruh pejabat publik dari partainya untuk menyisihkan sebagian gaji guna membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Instruksi tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak karhutla yang meluas pada Agustus hingga September 2026. Kebakaran itu menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ancaman kesehatan akibat paparan asap hingga kerusakan ekosistem. Dampaknya juga meluas ke sejumlah provinsi dan menyeberangi batas negara.
Almuzzammil menyoroti kesulitan masyarakat mendapatkan udara bersih akibat sebaran asap kebakaran. Ia menilai kondisi tersebut memprihatinkan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan udara bersih untuk bernapas.
“Negeri kita adalah negeri yang kaya hutan, namun sungguh memilukan, di sejumlah wilayah, anak-anak kita bahkan harus berjuang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang paling mendasar, udara bersih untuk bernapas,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/10).
Baca juga:
Kapolri Usut 98 Kasus Karhutla, Ungkap Dugaan Keterlibatan Pihak Asing
PKS Salurkan Bantuan dan Siapkan Layanan Kesehatan Darurat
Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak, PKS mengupayakan berbagai bantuan, termasuk membantu pemadaman kebakaran dan membagikan masker kepada masyarakat.
Almuzzammil secara khusus meminta seluruh pejabat publik PKS menyisihkan sebagian gaji mereka untuk membantu warga yang terdampak karhutla.
Kepada seluruh pejabat publik PKS, saya instruksikan agar memotong gajinya untuk membantu warga yang terdampak karhutla,
Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf.
Ia juga mengajak para anggota legislatif dan kepala daerah dari PKS berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran.
Selain bantuan finansial, Almuzzammil meminta kantor-kantor PKS dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan kesehatan darurat bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat karhutla.
Pelayanan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lanjut usia yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Almuzzammil Desak Penegakan Hukum terhadap Pelaku Karhutla
Di luar upaya bantuan langsung, Almuzzammil mendesak Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat penanganan karhutla sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Ia menegaskan, pembakaran hutan dan lahan tidak boleh dibiarkan, baik jika dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan.
“PKS mengecam keras setiap tindakan pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun korporasi. Itu adalah kejahatan besar!” katanya.
Baca juga:
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Almuzzammil juga meminta pemerintah mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terkait kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, penindakan tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum. Para pelaku juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, disertai upaya pemulihan lingkungan yang terdampak kebakaran.
“Jangan biarkan kekuatan modal mengalahkan ketegasan hukum!” ujarnya. (Knu)
