Realisasi Belanja Negara Telah Capai Rp 1.243,6 Triliun di Juli 2022

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Agustus 2022
Realisasi Belanja Negara Telah Capai Rp 1.243,6 Triliun di Juli 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dinilai sangat positif dan menjadi modal mengantisipasi gejolak dan ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sejauh ini APBN terus melanjutkan kinerja yang positif dan baik dengan realisasi pendapatan negara pada akhir Juni 2022 mencapai Rp 1.317,2 triliun yang merupakan 58,1 persen dari target.

Baca Juga:

Anggaran 3 Provinsi Baru di Papua Gunakan APBN

"Pencapaian pendapatan negara ini artinya mengalami pertumbuhan 48,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu," katanya di Jakarta, Senin (1/8).

Sri menegaskan, kinerja pendapatan negara yang sangat positif ini adalah hasil dari pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat.

Tak hanya itu, lanjut ia, kenaikan harga komoditas serta berbagai perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan yang dilaksanakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga semakin mendorong pendapatan negara.

Tercatat, sisi belanja negara telah terealisasi sebesar Rp 1.243,6 triliun yang merupakan 40 persen dari pagu meliputi belanja pemerintah pusat Rp 876,5 triliun atau 38,1 persen dari pagu dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 367,1 triliun atau 45,6 persen dari pagu.

"Belanja negara ini akan terus dioptimalkan dan ditujukan untuk menopang pemulihan ekonomi Indonesia agar terus berlanjut dan menguat," katanya.

Ia memaparkan, pelaksanaan APBN hingga akhir Juni 2022 mencatatkan surplus sebesar Rp 73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Pemerintah akan terus menjaga daya tahan ekonomi Indonesia termasuk dengan menggunakan instrumen fiskal atau APBN melalui berbagai instrumen yang dimiliki," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Harga Minyak Tinggi, APBN 2022 Jadi Rp 3.106 Triliun

#APBN #Nota Keuangan #Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Berita
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Family office adalah entitas privat pengelola kekayaan ultra-kaya. Kenali fungsinya, potensi di Indonesia, dan kontroversi proyek di Bali.
ImanK - Selasa, 14 Oktober 2025
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Indonesia
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp 1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Bagikan