Puan Sebut Usulan Resolusi Konflik Rusia-Ukraina di IPU Sesuai Semangat RI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 Maret 2022
Puan Sebut Usulan Resolusi Konflik Rusia-Ukraina di IPU Sesuai Semangat RI

Dokumentasi: Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sesi pada Sidang Majelis Ke-144 IPU di BICC, Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022). (ANTARA/HO-Metaksos Setjen DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam forum General Debate 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU), proposal usulan Selandia Baru mengenai resolusi konflik Rusia-Ukraina mendapat suara terbanyak sebagai emergency item.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, usulan dari Selandia Baru pada prinsipnya sama seperti semangat perdamaian yang diusung Indonesia.

Proposal emergency item dari Selandia Baru mendapat suara paling banyak dalam voting delegasi-delegasi IPU yang digelar di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3) malam.

Baca Juga:

Pertemuan dengan Ketua Parlemen Mesir, Puan Minta Kuota Beasiswa Ditambah

Emergency item sendiri merupakan usulan agenda baru yang dianggap mendesak dan sangat penting untuk dibahas di sidang IPU, namun tidak tercantum dalam agenda yang ditetapkan sebelumnya.

“Majelis ke-144 IPU dilaksanakan di tengah situasi konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga semua usulan emergency item yang masuk terkait dengan perang yang terjadi di Ukraina,” kata Puan.

Indonesia juga mengajukan proposal emergency item serupa, namun usulan Selandia Baru mendapat lebih banyak suara dari delegasi IPU. Usulan dari Selandia Baru masuk setelah usulan dari Indonesia ke majelis sidang, tepatnya di detik-detik terakhir tenggat waktu pengajuan usulan.

Dalam usulan emergency item ini, Indonesia mencoba menawarkan alternatif melalui pendekatan jalan tengah. Indonesia sekali lagi mengingatkan dunia bahwa IPU dibangun di atas landasan dialog dan diplomasi parlemen.

“Sehingga dalam menangani konflik ini pendekatan diplomasi dengan melibatkan parlemen harus dikedepankan. Aspek humanitarian juga menjadi salah satu fokus. Penanganan konflik harus mengedepankan keselamatan masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak,” jelas Puan.

Sementara itu, dalam pengajuan emergency item, Selandia Baru menyampaikan bahwa narasi usulan mereka merupakan kombinasi antara dua usulan yang masuk sebelumnya. Delegasi Selandia Baru dalam argumennya mengatakan mengadopsi beberapa poin usulan yang dikemukakan Indonesia.

Dalam naskah yang dibagikan ke delegasi majelis IPU ke-144 terdapat beberapa kesamaan dengan naskah usulan Indonesia terutama mengenai humanitarian corridor dan aspek penanganan pengungsi lainnya akibat perang.

Baca Juga:

Cerita Roti Dukung Perempuan Indonesia Lewat 'Perempuan dan Cerita Mereka'

Dalam kesempatan penyampaian pandangan negara-negara, delegasi Afrika Selatan menyampaikan dukungan untuk Indonesia dan memandang usulan Indonesia lebih mudah diimplementasikan oleh parlemen.

IPU dalam hal ini harus memaksimalkan fungsi yang dimiliki sebagai saran mediasi dan dialog antar-parlemen. Draf usulan Selandia Baru pada prinsipnya menginginkan jalan dialog seperti usulan Indonesia, namun pertimbangannya memang lebih keras mengecam Rusia.

Proposal Indonesia tidak menunjukkan adanya kecaman terhadap salah satu pihak. Puan mengatakan, usulan dari Indonesia membawa dinamika di sidang IPU.

“Usulan Indonesia mampu memecah voting dan menghalangi adopsi secara aklamasi dari emergency item usulan Ukraina, yang dianggap sebagian pihak berat sebelah,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Ukraina sebelumnya juga mengajukan emergency item agar sidang IPU mengeluarkan resolusi untuk mengecam Rusia. Namun, Presiden Bureau of Women Parliamentarians yang berasal dari Ukraina, L Vasylenko melalui koneksi virtual menyatakan mencabut usulan itu dan memohon delegasi IPU mendukung usulan Selandia Baru.

“Secara prinsipil ini bukan tentang menang atau kalah voting. Kedua emergency item mengedepankan prinsip budaya damai, penghormatan hukum internasional, territorial intergrity dan aspek kemanusiaan sesuai semangat yang diusung Indonesia,” terang Puan.

“Yang utama bagi majelis ke-144 ini adalah perdamaian permanen yang dapat diterima oleh kedua belah pihak,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Salah satu delegasi Indonesia yang hadir dalam voting di General Debate IPU Irine Yusiana Roba Puteri mengatakan, usulan emergency item dari Selandia Baru pada dasarnya sesuai dengan semangat Indonesia.

“Delegasi Selandia Baru saat menyampaikan pidato bahkan menyampaikan bahwa poin mereka mengenai building the culture of peace, integritas teritori dan penghormatan atas hukum internasional telah dengan jelas dan elegan disampaikan Ibu Ketua DPR Puan Maharani,” ucap Irine.

“Dalam beberapa forum IPU ke-144, Ibu Ketua berkali-kali menekankan poin tersebut agar parlemen mempromosikan toleransi dan dialog, serta menolak kekerasan,” tambah anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Usai pengambilan voting, rancangan emergency item yang disetujui akan dibahas di drafting committee. Tugas dari drafting committee adalah untuk memformulasikan resolusi soal konflik Rusia-Ukraina yang ditelaah secara substantif maupun bahasa.

“Kemudian akan diajukan ke pleno untuk pengesahan,” tutup Irine. (Pon)

Baca Juga:

Relawan Puan Sebut Ganjar 'By Desain' Buzzer

#Puan Maharani #DPR RI #Ukraina #Konflik Ukraina #Rusia
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Penghargaan ini bisa menjadi suntikan motivasi bagi atlet senior untuk menjaga performa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Indonesia
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
Selain perbaikan sistem, DPR RI mendorong sinergi yang lebih solid antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan perwakilan RI di luar negeri
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
Indonesia
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Kendala utama di Indonesia bukan pada kualitas dokter, melainkan pada ekosistem layanan yang mencakup transparansi biaya dan efisiensi birokrasi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Selain masalah finansial, DPR RI menyoroti transformasi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
Selain masalah anggaran, Azis menyoroti fenomena child grooming dan kekerasan berbasis digital yang kini menyasar anak-anak melalui media sosial
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
Indonesia
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
Penegakan hukum itu bukan hanya soal menerapkan pasal, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
Indonesia
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana
Safaruddin mengingatkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 34, telah mengatur alasan pembenar bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri terhadap ancaman
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana
Indonesia
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Indonesia
Guru Pamulang Dipolisikan karena Nasihati Murid, DPR Desak Restorative Justice
Guru tersebut dilaporkan pihak orangtua murid ke kepolisian setelah memberikan nasihat kepada siswanya agar tidak mudah menyerah.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Guru Pamulang Dipolisikan karena Nasihati Murid, DPR Desak Restorative Justice
Indonesia
Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan
Anggota Komisi XII DPR RI mengingatkan pemerintah agar memanfaatkan turunnya harga minyak dunia untuk memperkuat cadangan energi nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan
Bagikan