Puan Sebut Angka Partisipasi Pilkada 2020 Lebih Tinggi dari Pemilihan di Era Normal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 16 Desember 2020
Puan Sebut Angka Partisipasi Pilkada 2020 Lebih Tinggi dari Pemilihan di Era Normal

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan catatan pemerintah dan penyelenggara pemilu, partisipasi pemilih mencapai 75,83 persen.

"Angka partisipasi Pilkada 2020 ini lebih tinggi daripada pelaksanaan pilkada-pilkada di era normal, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/12).

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Bersabar Untuk Vaksinasi COVID-19

Puan menilai kepercayaan masyarakat itu harus disambut para calon yang terpilih untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang baik.

Kebijakan tersebut khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Serta meningkatkan kesejahteraan warga sesuai harapan masyarakat yang membuat mereka tetap antusias datang ke TPS dan memilih meskipun pada era pandemi.

Ketua DPR Puan Maharani.
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara).

Saat pandemi COVID-19, setiap daerah memerlukan sosok pemimpin yang bisa mengambil keputusan-keputusan penting dan mempercepat kerja-kerja pemerintah daerah untuk membantu warganya.

"Program-program nyata dari para calon yang terpilih sangat diharapkan warga, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya," ujarnya

Baca Juga:

Taat Prokes, Kesadaran Pemilih di Pilkada Serentak 2020 Cukup Baik

Puan juga meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera melakukan evaluasi terutama terkait protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada 2020.

Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan dengan melakukan "testing", "tracing", dan "treatment" apabila ada pemilih maupun penyelenggara terinfeksi COVID-19 selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 untuk mencegah adanya klaster pilkada. (Knu)

#DPR #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 31 menit lalu
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - 2 jam, 2 menit lalu
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Bagikan