Puan Sebut Angka Partisipasi Pilkada 2020 Lebih Tinggi dari Pemilihan di Era Normal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 16 Desember 2020
Puan Sebut Angka Partisipasi Pilkada 2020 Lebih Tinggi dari Pemilihan di Era Normal

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan catatan pemerintah dan penyelenggara pemilu, partisipasi pemilih mencapai 75,83 persen.

"Angka partisipasi Pilkada 2020 ini lebih tinggi daripada pelaksanaan pilkada-pilkada di era normal, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/12).

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Bersabar Untuk Vaksinasi COVID-19

Puan menilai kepercayaan masyarakat itu harus disambut para calon yang terpilih untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang baik.

Kebijakan tersebut khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Serta meningkatkan kesejahteraan warga sesuai harapan masyarakat yang membuat mereka tetap antusias datang ke TPS dan memilih meskipun pada era pandemi.

Ketua DPR Puan Maharani.
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara).

Saat pandemi COVID-19, setiap daerah memerlukan sosok pemimpin yang bisa mengambil keputusan-keputusan penting dan mempercepat kerja-kerja pemerintah daerah untuk membantu warganya.

"Program-program nyata dari para calon yang terpilih sangat diharapkan warga, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya," ujarnya

Baca Juga:

Taat Prokes, Kesadaran Pemilih di Pilkada Serentak 2020 Cukup Baik

Puan juga meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera melakukan evaluasi terutama terkait protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada 2020.

Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan dengan melakukan "testing", "tracing", dan "treatment" apabila ada pemilih maupun penyelenggara terinfeksi COVID-19 selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 untuk mencegah adanya klaster pilkada. (Knu)

#DPR #Puan Maharani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 38 menit lalu
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 47 menit lalu
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indonesia
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
DPR mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada pemulihan aset dari satu kasus saja.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
DPR gerah karena Menkeu mulai menutup celah korupsi di lembaga negara.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Bagikan