Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Faskes Imbas Banyaknya Anak Terserang ISPA

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 13 Oktober 2023
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Faskes Imbas Banyaknya Anak Terserang ISPA

Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu di sejumlah kota di Indonesia.

Puan meminta Pemerintah meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) menyusul banyaknya kasus ISPA yang diduga disebabkan karena kabut asap, khususnya pada anak.

Baca Juga:

Selama Musim Kemarau Kasus ISPA Alami Turun Naik

"Karhutla telah meningkatkan risiko ISPA di kalangan masyarakat, dengan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah dalam memberikan tambahan pelayanan kesehatan," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (13/10).

Diketahui sejak Agustus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Papua sudah masuk dalam tahap krisis. Seperti di Kalimantan Barat, hingga kini karhulta masih terus terjadi. Karena kondisi makin rawan, Kalbar lalu menetapkan status tanggap darurat bencana asap. Kalimantan Tengah juga melakukan hal serupa.

Dampak Karhutla yang terus meluas juga ikut dirasakan hingga negara tetangga. Bahkan Pemerintah Malaysia melayangkan surat protes kepada Pemerintah karena kabut asap imbas karhutla di wilayah Indonesia sudah melewati batas negara.

Sementara itu, kabut asap juga berdampak pada kesehatan khususnya penyakit saluran pernapasan seperti ISPA yang sangat berdampak buruk bagi kesehatan anak. Puan mengingatkan agar Pemerintah tak menganggap sepele dampak dari karhutla yang terjadi.

“Masalah Karhutla sendiri dapat dikategorikan bencana besar karena dampaknya yang signifikan kepada masyarakat, termasuk dalam hal kesehatan,” ujarnya.

Di Kota Jambi, jumlah kasus ISPA pada bulan Juli mencapai 5.310 kasus sementara bulan Agustus meningkat menjadi 5.477. Mayoritas yang mengalami ISPA di wilayah tersebut merupakan anak usia di atas lima tahun yang sensitif mengidap penyakit itu.

Kemudian menurut catatan Dinas Kesehatan Banjarbaru, Kalimantan Selatan juga terjadi peningkatan kasus ISPA Juli 2023 sebanyak 2.793 kasus dan meningkat menjadi 3.635 kasus pada Agustus 2023.

Melihat meningkatnya kasus ISPA di sejumlah daerah, Puan mendesak Pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan kesehatan khususnya bagi anak-anak yang terdampak.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah pasien ISPA," terang Puan.

Bukan hanya itu, mantan Menko PMK ini menilai penting untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan ditingkatkan baik dari segi tenaga medis, obat-obatan, maupun peralatan medis untuk menghadapi peningkatan kasus ISPA. Puan mengatakan, keselamatan warga harus menjadi prioritas.

"Hal ini adalah tindakan mendesak yang harus diambil untuk melindungi kesehatan anak-anak kita. Pemerintah harus melakukan gerak cepat dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi kesehatan masyarakat," urainya.

Baca Juga:

Dinkes DKI Klaim Kasus ISPA Turun dalam 2 Pekan Terakhir

Di sisi lain, Puan mengungkapkan penyakit gangguan saluran pernapasan seperti ISPA bukan hanya akan berdampak pada masalah kesehatan fisik. Ia menyebut, ISPA pun dapat menganggu perkembangan psikologis dan sosialisasi anak-anak.

"Mereka harus berjuang melawan penyakit yang dapat menghambat perkembangan fisik dan psikologis mereka. Anak-anak juga menghadapi kesulitan dalam bersekolah dan bersosialisasi, yang seharusnya menjadi hak mereka untuk menikmati masa kanak-kanak mereka dengan bebas," papar Puan.

Karhutla sendiri telah menyebabkan sejumlah daerah memberlakukan sekolah jarak jauh, seperti saat pandemi Covid-19. Puan menilai, aspek kognitif dan sosial pastinya ikut berdampak dengan adanya kebijakan tersebut.

“Maka penting sekali agar permasalahan karhutla cepat diatasi, karena dampaknya sangat nyata ke masyarakat,” imbuhnya.

Puan mengimbau Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan edukasi dan sosialisasi akan dampak kabut asap terhadap gangguan kesehatan. Ia juga mengimbau agar masyarakat yang berada di lingkaran kabut asap agar menggunakan masker sebagai pelindungan diri.

"Perlu ditingkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat tentang cara melindungi diri dari dampak kabut asap dan menghindari ISPA," terang Puan.

"Kabut asap sangat mengganggu aktivitas masyarakat saat berada di luar, apalagi bagi anak yang harus setiap hari berangkat ke sekolah untuk belajar. Jika tidak ada kebijakan sekolah daring, perlu ada cara untuk memastikan pembelajaran tetap optimal dalam kondisi yang berbatas,” sambung cucu Bung Karno itu.

Puan menyatakan, DPR berkomitmen untuk melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, ia berharap agar Pemerintah mengambil langkah efektif dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masa depan bangsa dari dampak Karhutla.

"Masa kanak-kanak adalah tahap kunci dalam perkembangan, maka kita harus bergerak bersama untuk mencapai tujuan ini. Negara harus dapat melindungi generasi masa depan Indonesia dari berbagai tantangan yang mengancam kehidupan mereka,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Cara Obati ISPA pada Anak Akibat Polusi Udara

#DPR RI #Puan Maharani #Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla)
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Bagikan