Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Faskes Imbas Banyaknya Anak Terserang ISPA

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 13 Oktober 2023
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Faskes Imbas Banyaknya Anak Terserang ISPA

Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu di sejumlah kota di Indonesia.

Puan meminta Pemerintah meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) menyusul banyaknya kasus ISPA yang diduga disebabkan karena kabut asap, khususnya pada anak.

Baca Juga:

Selama Musim Kemarau Kasus ISPA Alami Turun Naik

"Karhutla telah meningkatkan risiko ISPA di kalangan masyarakat, dengan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah dalam memberikan tambahan pelayanan kesehatan," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (13/10).

Diketahui sejak Agustus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Papua sudah masuk dalam tahap krisis. Seperti di Kalimantan Barat, hingga kini karhulta masih terus terjadi. Karena kondisi makin rawan, Kalbar lalu menetapkan status tanggap darurat bencana asap. Kalimantan Tengah juga melakukan hal serupa.

Dampak Karhutla yang terus meluas juga ikut dirasakan hingga negara tetangga. Bahkan Pemerintah Malaysia melayangkan surat protes kepada Pemerintah karena kabut asap imbas karhutla di wilayah Indonesia sudah melewati batas negara.

Sementara itu, kabut asap juga berdampak pada kesehatan khususnya penyakit saluran pernapasan seperti ISPA yang sangat berdampak buruk bagi kesehatan anak. Puan mengingatkan agar Pemerintah tak menganggap sepele dampak dari karhutla yang terjadi.

“Masalah Karhutla sendiri dapat dikategorikan bencana besar karena dampaknya yang signifikan kepada masyarakat, termasuk dalam hal kesehatan,” ujarnya.

Di Kota Jambi, jumlah kasus ISPA pada bulan Juli mencapai 5.310 kasus sementara bulan Agustus meningkat menjadi 5.477. Mayoritas yang mengalami ISPA di wilayah tersebut merupakan anak usia di atas lima tahun yang sensitif mengidap penyakit itu.

Kemudian menurut catatan Dinas Kesehatan Banjarbaru, Kalimantan Selatan juga terjadi peningkatan kasus ISPA Juli 2023 sebanyak 2.793 kasus dan meningkat menjadi 3.635 kasus pada Agustus 2023.

Melihat meningkatnya kasus ISPA di sejumlah daerah, Puan mendesak Pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan kesehatan khususnya bagi anak-anak yang terdampak.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah pasien ISPA," terang Puan.

Bukan hanya itu, mantan Menko PMK ini menilai penting untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan ditingkatkan baik dari segi tenaga medis, obat-obatan, maupun peralatan medis untuk menghadapi peningkatan kasus ISPA. Puan mengatakan, keselamatan warga harus menjadi prioritas.

"Hal ini adalah tindakan mendesak yang harus diambil untuk melindungi kesehatan anak-anak kita. Pemerintah harus melakukan gerak cepat dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi kesehatan masyarakat," urainya.

Baca Juga:

Dinkes DKI Klaim Kasus ISPA Turun dalam 2 Pekan Terakhir

Di sisi lain, Puan mengungkapkan penyakit gangguan saluran pernapasan seperti ISPA bukan hanya akan berdampak pada masalah kesehatan fisik. Ia menyebut, ISPA pun dapat menganggu perkembangan psikologis dan sosialisasi anak-anak.

"Mereka harus berjuang melawan penyakit yang dapat menghambat perkembangan fisik dan psikologis mereka. Anak-anak juga menghadapi kesulitan dalam bersekolah dan bersosialisasi, yang seharusnya menjadi hak mereka untuk menikmati masa kanak-kanak mereka dengan bebas," papar Puan.

Karhutla sendiri telah menyebabkan sejumlah daerah memberlakukan sekolah jarak jauh, seperti saat pandemi Covid-19. Puan menilai, aspek kognitif dan sosial pastinya ikut berdampak dengan adanya kebijakan tersebut.

“Maka penting sekali agar permasalahan karhutla cepat diatasi, karena dampaknya sangat nyata ke masyarakat,” imbuhnya.

Puan mengimbau Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan edukasi dan sosialisasi akan dampak kabut asap terhadap gangguan kesehatan. Ia juga mengimbau agar masyarakat yang berada di lingkaran kabut asap agar menggunakan masker sebagai pelindungan diri.

"Perlu ditingkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat tentang cara melindungi diri dari dampak kabut asap dan menghindari ISPA," terang Puan.

"Kabut asap sangat mengganggu aktivitas masyarakat saat berada di luar, apalagi bagi anak yang harus setiap hari berangkat ke sekolah untuk belajar. Jika tidak ada kebijakan sekolah daring, perlu ada cara untuk memastikan pembelajaran tetap optimal dalam kondisi yang berbatas,” sambung cucu Bung Karno itu.

Puan menyatakan, DPR berkomitmen untuk melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, ia berharap agar Pemerintah mengambil langkah efektif dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masa depan bangsa dari dampak Karhutla.

"Masa kanak-kanak adalah tahap kunci dalam perkembangan, maka kita harus bergerak bersama untuk mencapai tujuan ini. Negara harus dapat melindungi generasi masa depan Indonesia dari berbagai tantangan yang mengancam kehidupan mereka,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Cara Obati ISPA pada Anak Akibat Polusi Udara

#DPR RI #Puan Maharani #Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Puan Maharani meminta publik bersabar menunggu pengumuman cawapres Prabowo pada 25 November 2026. Penentuan nama sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Puan Maharani menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan bukan karena desakan. Pembahasannya melibatkan 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Bagikan