Puan Maharani Tegaskan Pemerintah Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 14 Mei 2024
Puan Maharani Tegaskan Pemerintah Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel saat membacakan pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/YouTube/DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - membacakan pidato

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani tak bisa hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Dalam naskah pidato yang dibacakan Wakil Ketua DPR, Rachmad Gobel, Puan menyinggung soal APBN untuk tahun 2025. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin hanya menyusun dasar-dasar kebijakan APBN tahun 2025.

"Kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 yang disusun oleh pemerintahan saat ini hanya merupakan dasar-dasar kebijakan,” kata Gobel saat membacakan pidato Puan.

Baca juga:

Puan Tak Hadir, Rachmad Gobel Pimpin Rapat Paripurna DPR

Meskipun APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini, kata Gobel, tetapi yang akan bertanggung jawab ialah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“APBN 2025 disusun oleh pemerintahan yang purnatugas akan tetapi yang harus bertangung jawab adalah pemerintahan yang baru," ujarnya.

Politikus NasDem itu menerangkan untuk alokasi belanja yang disusun hanya berupa alokasi untuk kebutuhan rutin penyelenggara negara di triwulan pertama tahun 2025.

“Sementara alokasi belanja yang hanya untuk kebutuhan rutin penyelenggara negara setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama tahun 2025,” ujarnya.

Menurut Gobel, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus mempunyai keleluasaan dalam menyusun APBN.

Baca juga:

Perubahan Ke-4 UU Mahkamah Konstitusi Dibawa ke Paripurna DPR

“Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan menyusun APBN,” imbuunya.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Gobel memastikan DPR bersama pemerintah dan DPD akan memprioritaskan menyelesaikan pembahasan 43 RUU yang saat ini masih berada dalam pembicaraan tingkat 1.

“Dalam masa sidang yang tersisa hingga berakhirnya DPR RI 2019-2024 maka menjadi komitmen kita bersama permerintah untuk dapat memutuskan pembahasan RUU tersebut di atas,” kata Gobel. (Pon)

#Puan Maharani #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - 47 menit lalu
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Bagikan