Puan Maharani Tegaskan Pemerintah Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Mei 2024
Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel saat membacakan pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/YouTube/DPR RI)
MerahPutih.com - membacakan pidato
Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani tak bisa hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).
Dalam naskah pidato yang dibacakan Wakil Ketua DPR, Rachmad Gobel, Puan menyinggung soal APBN untuk tahun 2025. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin hanya menyusun dasar-dasar kebijakan APBN tahun 2025.
"Kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 yang disusun oleh pemerintahan saat ini hanya merupakan dasar-dasar kebijakan,” kata Gobel saat membacakan pidato Puan.
Baca juga:
Meskipun APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini, kata Gobel, tetapi yang akan bertanggung jawab ialah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“APBN 2025 disusun oleh pemerintahan yang purnatugas akan tetapi yang harus bertangung jawab adalah pemerintahan yang baru," ujarnya.
Politikus NasDem itu menerangkan untuk alokasi belanja yang disusun hanya berupa alokasi untuk kebutuhan rutin penyelenggara negara di triwulan pertama tahun 2025.
“Sementara alokasi belanja yang hanya untuk kebutuhan rutin penyelenggara negara setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama tahun 2025,” ujarnya.
Menurut Gobel, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus mempunyai keleluasaan dalam menyusun APBN.
Baca juga:
Perubahan Ke-4 UU Mahkamah Konstitusi Dibawa ke Paripurna DPR
“Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan menyusun APBN,” imbuunya.
Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Gobel memastikan DPR bersama pemerintah dan DPD akan memprioritaskan menyelesaikan pembahasan 43 RUU yang saat ini masih berada dalam pembicaraan tingkat 1.
“Dalam masa sidang yang tersisa hingga berakhirnya DPR RI 2019-2024 maka menjadi komitmen kita bersama permerintah untuk dapat memutuskan pembahasan RUU tersebut di atas,” kata Gobel. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan
Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik
Ketua DPR Dorong Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata
Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan
Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG
Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny Renggut Tiga Nyawa, Puan Maharani Minta Negara Tidak Abai
