Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani.(foto: dok media DPR)
MERAHPUTIH.COM - PENGGUNAAN smart TV bantuan pemerintah pusat untuk sekolah disebut rentan disalahgunakan. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah membuat panduan yang jelas agar smart TV tidak disalahgunakan.
"Seperti melakukan pelatihan bagi guru, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan, agar perangkat yang disediakan negara, benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan," ucap Lalu kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (1/10).
Lalu mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah harus digunakan mendukung proses belajar-mengajar. Ia mengatakan fasilitas dari pemerintah bukan untuk kepentingan pribadi. "Smart TV semestinya dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung proses belajar-mengajar, bukan untuk kepentingan pribadi lainnya," kata dia.
Ia juga menyayangkan dua kepala sekolah di Pandeglang, Banten, menggunakan smart TV bantuan pemerintah pusat untuk karaoke. "Kami menilai bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius, agar kejadian serupa tidak terulang," kata Lalu.
Baca juga:
Dia mengingatkan guru harus menjadi teladan bagi murid. Lalu berharap semua stakeholder pendidikan di sekolah untuk memanfaatkan panel pintar interaktif itu untuk kepentingan belajar siswa-siswi di sekolah. “Guru harus berikan contoh yang baik dalam bersikap dan berprilaku," katanya
Baru-baru ini sebuah video viral beredar mengenai oknum guru yang memanfaatkan smart TV pemberian Presiden Prabowo. Alih-alih dijadikan untuk sarana belajar-mengajar, smart TV tersebut justru digunakan oknum guru untuk berkaraoke.
Sekolah tersebut berada di wilayah Desa Ciodeng, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten.(knu)
Baca juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Kerja Sama Kemaritiman Indonesia–Inggris Buka 600 Ribu Lapangan Kerja, DPR: Siapkan Pekerja yang Terampil
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Komisi X DPR Nilai Gaji Guru Honorer Belum Sejahtera, Usulkan Rp 5 Juta per Bulan
1.000 Lebih Kasus Kekerasan Terjadi Selama 2025, Jadi Alarm Serius Dunia Pendidikan
Presiden Prabowo Sebut Indonesia kini Mitra Setara Investor Global lewat Danantara
Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026: Indonesia Tegas Pilih Perdamaian daripada Kekacauan
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Di Davos, Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia sebagai Titik Terang Ekonomi Global
