Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani.(foto: dok media DPR)
MERAHPUTIH.COM - PENGGUNAAN smart TV bantuan pemerintah pusat untuk sekolah disebut rentan disalahgunakan. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah membuat panduan yang jelas agar smart TV tidak disalahgunakan.
"Seperti melakukan pelatihan bagi guru, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan, agar perangkat yang disediakan negara, benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan," ucap Lalu kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (1/10).
Lalu mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah harus digunakan mendukung proses belajar-mengajar. Ia mengatakan fasilitas dari pemerintah bukan untuk kepentingan pribadi. "Smart TV semestinya dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung proses belajar-mengajar, bukan untuk kepentingan pribadi lainnya," kata dia.
Ia juga menyayangkan dua kepala sekolah di Pandeglang, Banten, menggunakan smart TV bantuan pemerintah pusat untuk karaoke. "Kami menilai bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius, agar kejadian serupa tidak terulang," kata Lalu.
Baca juga:
Dia mengingatkan guru harus menjadi teladan bagi murid. Lalu berharap semua stakeholder pendidikan di sekolah untuk memanfaatkan panel pintar interaktif itu untuk kepentingan belajar siswa-siswi di sekolah. “Guru harus berikan contoh yang baik dalam bersikap dan berprilaku," katanya
Baru-baru ini sebuah video viral beredar mengenai oknum guru yang memanfaatkan smart TV pemberian Presiden Prabowo. Alih-alih dijadikan untuk sarana belajar-mengajar, smart TV tersebut justru digunakan oknum guru untuk berkaraoke.
Sekolah tersebut berada di wilayah Desa Ciodeng, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten.(knu)
Baca juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan
Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG
Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny Renggut Tiga Nyawa, Puan Maharani Minta Negara Tidak Abai
Rempah Kebanggaan Indonesia Diduga Terkontaminasi Radioaktif Cesium-137, Program Astacita Prabowo Terancam?
Kasus Pencabutan ID Liputan Istana, DPR Tegaskan Kualitas Demokrasi Dipertaruhkan Saat Akses Jurnalis Dihalangi
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Advokat Probono Curhat Sulitnya Berjuang Melawan APH Berwenang Besar, RUU KUHAP Diminta Fokus Pembinaan dan Reintegrasi
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
