Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG

Dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah tengah gencar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan penerima.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak agar ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan fungsi pengawasan mereka secara maksimal.

"Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan. Kita harap dengan adanya evaluasi, jangan sampai ahli gizi di setiap SPPG tak berfungsi dengan baik lagi,” ujar Yahya Zaini, Rabu (1/10).

Kasus keracunan yang telah mencapai 7.368 korban, berdasarkan data CISDI per 26 September, menarik perhatian serius Presiden Prabowo, yang segera memanggil para menteri untuk membahas perbaikan.

Baca juga:

Cuma 1 dari Total 17 SPPG MBG di Solo Kantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi

Presiden menekankan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Perbaikan tata kelola MBG mencakup pengetatan disiplin prosedur, terutama aspek kebersihan dan sanitasi, serta kualitas air.

Dalam upaya perbaikan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan dilibatkan untuk memantau dapur MBG (SPPG) secara berkala. Selain itu, kini setiap dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), menyusul temuan bahwa banyak SPPG belum memenuhi standar tersebut.

Presiden Prabowo bahkan menginstruksikan dapur MBG dipimpin oleh chef terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memastikan kualitas makanan. Akibat masalah ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menonaktifkan sementara 56 dapur penyedia MBG untuk investigasi dan perbaikan sistem.

Yahya Zaini menegaskan bahwa pengawasan ketat ahli gizi sangat krusial, mulai dari bahan baku, pemasakan, pemorsian, hingga distribusi. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menugaskan tim yang terdiri dari 3 orang di setiap SPPG, yaitu 1 ketua, 1 ahli gizi, dan 1 ahli akuntansi.

Komisi IX DPR, sebagai mitra BGN, menyatakan tetap mendukung program MBG karena tujuan mulianya untuk mencetak generasi cemerlang 2045 melalui perbaikan gizi.

Baca juga:

Kronologis Jurnalis Wartakota Dianiaya Saat Liput Dapur MBG di Pasar Rebo

"Yang paling penting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan di lapangan. Sertifikat harus memastikan bahwa dapur MBG aman, bersih, dan mampu menjaga gizi layak bagi anak-anak sekolah,” tegasnya.

DPR berjanji akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan berkala, dan memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman dan higienis.

Yahya berharap semua pihak membantu pengawasan agar penyimpangan sistemik seperti yang terjadi belakangan ini tidak terulang, sehingga tujuan mulia dari program ini dapat tercapai, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah."

#Dapur MBG #Keracunan Massal MBG #Makan Bergizi Gratis #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
1.600 Polisi Kawal Demo Pro MBG di Gambir, Hati-Hati Macet Aksi Mulai 09.00 WIB 
Sebanyak 1.686 personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gambir, Jakarta Pusat. Aksi dimulai pukul 09.00 WIB.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Juli 2026
1.600 Polisi Kawal Demo Pro MBG di Gambir, Hati-Hati Macet Aksi Mulai 09.00 WIB 
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Berita Foto
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Juli 2026
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Indonesia
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Modi merujuk pada jarak antara Sabang di Aceh dengan Proyek Great Nicobar, yang sedang dikembangkan India untuk mendukung industri maritim dan konektivitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
MK telah memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan bukan merupakan revisi undang-undang, paling lambat Oktober 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
Indonesia
Mendikdasmen: MBG Tak Diberikan ke Semua Siswa, Hanya untuk yang Membutuhkan
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut Program Makan Bergizi Gratis tidak diberikan kepada semua siswa. Skema pelaksanaan masih disusun bersama Badan Gizi Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
Mendikdasmen: MBG Tak Diberikan ke Semua Siswa, Hanya untuk yang Membutuhkan
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Bagikan