Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG

Merahputih.com - Pemerintah tengah gencar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan penerima.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak agar ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan fungsi pengawasan mereka secara maksimal.

"Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan. Kita harap dengan adanya evaluasi, jangan sampai ahli gizi di setiap SPPG tak berfungsi dengan baik lagi,” ujar Yahya Zaini, Rabu (1/10).

Kasus keracunan yang telah mencapai 7.368 korban, berdasarkan data CISDI per 26 September, menarik perhatian serius Presiden Prabowo, yang segera memanggil para menteri untuk membahas perbaikan.

Baca juga:

Cuma 1 dari Total 17 SPPG MBG di Solo Kantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi

Presiden menekankan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Perbaikan tata kelola MBG mencakup pengetatan disiplin prosedur, terutama aspek kebersihan dan sanitasi, serta kualitas air.

Dalam upaya perbaikan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan dilibatkan untuk memantau dapur MBG (SPPG) secara berkala. Selain itu, kini setiap dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), menyusul temuan bahwa banyak SPPG belum memenuhi standar tersebut.

Presiden Prabowo bahkan menginstruksikan dapur MBG dipimpin oleh chef terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memastikan kualitas makanan. Akibat masalah ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menonaktifkan sementara 56 dapur penyedia MBG untuk investigasi dan perbaikan sistem.

Yahya Zaini menegaskan bahwa pengawasan ketat ahli gizi sangat krusial, mulai dari bahan baku, pemasakan, pemorsian, hingga distribusi. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menugaskan tim yang terdiri dari 3 orang di setiap SPPG, yaitu 1 ketua, 1 ahli gizi, dan 1 ahli akuntansi.

Komisi IX DPR, sebagai mitra BGN, menyatakan tetap mendukung program MBG karena tujuan mulianya untuk mencetak generasi cemerlang 2045 melalui perbaikan gizi.

Baca juga:

Kronologis Jurnalis Wartakota Dianiaya Saat Liput Dapur MBG di Pasar Rebo

"Yang paling penting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan di lapangan. Sertifikat harus memastikan bahwa dapur MBG aman, bersih, dan mampu menjaga gizi layak bagi anak-anak sekolah,” tegasnya.

DPR berjanji akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan berkala, dan memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman dan higienis.

Yahya berharap semua pihak membantu pengawasan agar penyimpangan sistemik seperti yang terjadi belakangan ini tidak terulang, sehingga tujuan mulia dari program ini dapat tercapai, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah."