Ketua DPR Dorong Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG


Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: Dok/DPR RI
MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh imbas maraknya kasus keracunan yang dialami penerima manfaat.
Evaluasi tersebut, kata Puan, mengingat program kampanye Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia.
"Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).
Baca juga:
Agar tidak ada lagi kasus keracunan, Puan sudah meminta untuk segara membuat payung hukum terhadap program MBG, berupa Peraturan Presiden (Perpres).
"Saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum," kata Puan.
Menurut Puan, Perpres tersebut bisa melibatkan kementerian atau lembaga negara terkait agar pelaksanaan MBG berjalan lancar. Hal ini dimaksudkan untuk bisa meminimalisir kesalahaan yang ada di lapangan.
"Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendorong mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti," tutur Puan.
Baca juga:
Cara Menkes Evaluasi Program MBG: Ukur Tinggi Siswa Tiap 6 Bulan Sekali
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah hal yang diatur dalam Perpres tersebut, antara lain mengenai makanan yang layak disajikan pada penerima manfaat, sanitasi, kebersihan, penanganan korban keracunan, sampai persoalan kebutuhan rantai pasok yang semakin besar. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ketua DPR Dorong Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG

Kemenkes Bakal Rilis Data Harian Keracunan MBG Mirip Era COVID

Nekat Jalankan Program MBG meski Keracunan Marak, Kepala BGN Ngaku Diperintah Prabowo Jalan Terus

Kepala BGN Bantah Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas karena Keracunan MBG

Cara Menkes Evaluasi Program MBG: Ukur Tinggi Siswa Tiap 6 Bulan Sekali

JPPI Dorong Bentuk Investigasi Independen Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas Usai Santap MBG

Federasi Guru Tuntut Pemerintah Beri Kompensasi Korban Keracunan MBG

Menkes Jamin Biaya Sertifikasi Dapur MBG tidak Mahal

FSGI: Korban Keracunan MBG Bisa Tuntut Ganti Rugi ke Negara

Wajib! Dapur MBG Harus Kantongi Tiga Sertifikat Keamanan Pangan, Mulai dari HACCP Hingga SLHS
