Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel ini diikuti 153 anggota dewan.
Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tak terlihat hadir pada rapat paripurna ini. Gobel didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad. Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota fraksi DPR.
"Menurut catatan dari sekretariat jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh hadir 153 orang, dan izin 138, total 291 orang dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh Fraksi DPR RI," ujarnya sebelum membuka sidang.
Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan V ini terdapat satu agenda, yakni pidato Ketua DPR Puan Maharani. Namun, Puan Maharani tak nampak di meja pimpinan, sehingga pidato dibacakan Rachmad Gobel.
Baca juga:
Perubahan Ke-4 UU Mahkamah Konstitusi Dibawa ke Paripurna DPR
Namun, Gobel tetap membacakan pidato Ketua DPRD. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa pemilu serentak yang akan dilaksanakan ini merupakan suatu tahapan penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang selaras masa pemerintahannya.
"Harus memberikan atensi khusus pada persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah mulai dilaksanakan," kata Gobel.
Adapun ajang kontestasi politik yang bakal dilaksanakan pada November 2024 itu menjadi salah satu dari tujuh agenda fungsi pengawasan DPR pada masa sidang ini.
Menurutnya fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan kepada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan.
Baca juga:
Selain Pilkada, Rahmad mengatakan enam isu yang juga akan menjadi perhatian antara lain, persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024, kenaikan harga pangan dan sembako, tumpang tindih regulasi dan penyelesaian masalah pertanahan, pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil, ancaman risiko cuaca panas ekstrem, serta tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal. (Pon)
