PSI Pegang Bukti Baru Dugaan Penggelembungan Dana Reses oleh Viani Limardi


Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendapatkan bukti jika anggota DPRD DKI, Viani Limardi telah beberapa kali diduga melakukan penggelembungan dana reses kegiatan Legislator Kebon Sirih.
"Jadi kami lihat bukan hanya satu kejadian. Ada pola yang kami lihat," ucap Ketua DPW PSI DKI, Michael Victor Sianipar di Jakarta, Senin (1/11).
Baca Juga
Punya Bukti Kuat, PSI Optimistis Menangkan Gugatan Viani Rp 1 Triliun
Michael pun mengatakan, dirinya enggan mengomentari terkait pernyataan Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI, Augustinus yang menyebutkan bila Viani tidak melakukan mark up dana reses.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan sejumlah investigasi dengan tim hukum secara internal terkait dugaan penggelembungan dana reses oleh Anggota Komisi A DPRD DKI tersebut.

Ia pun optimistis, gugatan yang dilayangkan Viani ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dimenangkan partainya. Sebab pihaknya mempunyai bukti-bukti yang kuat bila Viani melanggar AD/ART PSI.
"Ya jadi saya rasa itu masalah perspektif ya. Jadi saya tidak akan komentari pendapatan yang disampaikan Sekwan. Yang pasti dari data kami sudah cukup," terangnya.
Diketahui, Viani dipecat PSI karena dianggap telah melakukan penggelembungan dana reses. PSI pun telah mengajukan pergantian antar waktu (PAW) kepada pimpinan DPRD DKI.
Tak terima dengan tudingan tersebut, Viani Limardi resmi menggugat partainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 19 Oktober 2021. Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor PNJKT.PST-102021KJM.
Viani menggugat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, dan Dewan Pimpinan Wilayah PSI sebesar Rp 1 triliun atas pemecatan dirinya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
