PSI Nilai Kerusuhan Sengaja Dibuat untuk Rusak Gerakan Mahasiswa

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 26 September 2019
PSI Nilai Kerusuhan Sengaja Dibuat untuk Rusak Gerakan Mahasiswa

Ribuan mahasiswa menutup akses tol dalam kota saat melakukan unjuk rasa menolak RUU KPK dan Pengesahan RKUHP di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Merahp

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengritik aksi unjuk rasa Mahasiswa hingga pelajar SMK di Jakarta berakhir rusuh. Kerusakan terjadi di mana-mana, fasilitas publik pun tampak hancur dibuatnya.

“Akhir-akhir ini terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Menurut saya itu sah-sah saja. Tapi juga harus ingat bahwa demonstrasi itu gampang sekali disusupi dan diprovokasi,” kata William Aditya dalam siaran persnya, Kamis (26/9).

Baca Juga

Elemen Mahasiswa Tegaskan Pelaku Kerusuhan Bukan Anggotanya

Dan setelah aksi terlanjur ricuh, alumni Universitas Indonesia (UI) itu justru akan rentan membuat gerakan Mahasiswa mati sendiri. Padahal bisa jadi kerusuhan dan anarkisme yang terjadi sejatinya bukan berasal dari Mahasiswa, melainkan pihak-pihak lain yang tidak mudah diketahui identitasnya.

“Ricuhnya itu yang akan diamplifikasi lawan untuk membunuh gerakan mahasiswa itu sendiri. Padahal ricuh itu mungkin bukan dari mahasiswa,” tuturnya.

Menurut dia, yang terjadi saat ini sulit dihuktikan siapa yang bertanggungjawab. "Sangat sulit melakukan pembuktian siapa yang salah kalau sudah rame dan kacau seperti itu,” imbuhnya.

Mahasiswa memanjat pagar pemisah di depan Gedung DPR/MPR. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Mahasiswa memanjat pagar pemisah di depan Gedung DPR/MPR. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

William Aditya menyampaikan bahwa ada medium yang bisa ditempuh oleh Mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk menyampaikan sikap penolakannya terhadap persoalan hukum.

Salah satunya adalah judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terhadap sebuah regulasi maupun Revisi UU yang mereka pertentangkan itu.

Baca Juga

Polisi Lakukan Penangkapan Massal, 570 Pelajar Sudah Diamankan

“Saya pernah uji materil di MA dan saya menang. Saya mengubah kebijakan satu Jakarta hanya bermodal argumentasi hukum,” jelas William Aditya yang juga anggota DPRD terpilih ini.

Bahkan Judicial Review di lembaga tinggi peradilan di Indonesia itu juga sangat terbuka bagi siapapun termasuk Mahasiswa. Aditya menegaskan bahwa saat dirinya melakukan JR terhadap sebuah kebijakan di DKI Jakarta itu, dirinya pun hanya menyandang label Mahasiswa, dan menurutnya berhasil.

“Pada saat itu saya bukan Anggota DPRD. Saya cuman mahasiswa. Saya nggak ada power sama sekali. Suatu kemewahan yang tidak dimiliki para demonstran di masa orde lama dan baru,” jelas dia.

Maka dari itu, alternatif penyampaian ketidaksukaan terhadap sebuah regulasi, William Aditya Sarana memberikan rekomendasi agar para Mahasiswa juga lebih memilih jalur peradilan yang konstitusional itu.

“Jadi gunakanlah senjata itu,” tuturi dia

William Aditia sendiri setuju jika nantinya si ibu kota baru Kalimantan Timur bakal disediakan lahan yang luas untuk melakukan unjuk rasa.

"Saya setuju kalau di desain ibu kota baru ada suatu alun-alun yang sangat besar di depan gedung DPR, Presiden, MA, dan MK. Di mana ada ruang gerak yang cukup lebar untuk para demonstran menyatakan pendapat sehingga tidak berakhir ricuh. Bahkan mereka bisa bermalam berhari-hari di sana," pungkas William.

Untuk diketahui, gelombang aksi mahasiswa turun jalan mahasiswa berlanjut pada Selasa kemarin, 24 September 2019 setelah sebelumnya mereka juga melakukam aksi pada Senin 23 September 2019. Aksi bukan hanya dilakukan di daerah, tapi juga di Ibu Kota. Di Ibu Kota aksi mahasiswa digelar di depan Gedung DPR/MPR.

Baca Juga

Jawaban Santai Anies Tanggapi Pertanyaan Kerusakan Usai Demo

Tak hanya itu, Rabu (25/6) malam juga terjadi kericuhan yang melibatkan massa dari kelompok pelajar. Aksi yang berlangsung sampai malam ini diduga ditunggangi kelompok perusuh.

Akibat aksi ini, Jalan Tol Dalam Kota Cawang-Tomang sempat ditutup. Namun pada malam harinya aksi berubah jadi keributan. Sejumlah fasilitas negara dirusak dan dibakar. Semisal ada Pos Lantas Slipi, Pos Lantas depan Kemenpora dan Pos Polisi Pal Merah. Ada juga bus dan jeep milik TNI yang dibakar. (Knu)

#PSI #Demo Mahasiswa
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Bagikan