Andika Pratama
MerahPutih.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengritik aksi unjuk rasa Mahasiswa hingga pelajar SMK di Jakarta berakhir rusuh. Kerusakan terjadi di mana-mana, fasilitas publik pun tampak hancur dibuatnya.
“Akhir-akhir ini terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Menurut saya itu sah-sah saja. Tapi juga harus ingat bahwa demonstrasi itu gampang sekali disusupi dan diprovokasi,” kata William Aditya dalam siaran persnya, Kamis (26/9).
Baca Juga
Dan setelah aksi terlanjur ricuh, alumni Universitas Indonesia (UI) itu justru akan rentan membuat gerakan Mahasiswa mati sendiri. Padahal bisa jadi kerusuhan dan anarkisme yang terjadi sejatinya bukan berasal dari Mahasiswa, melainkan pihak-pihak lain yang tidak mudah diketahui identitasnya.
“Ricuhnya itu yang akan diamplifikasi lawan untuk membunuh gerakan mahasiswa itu sendiri. Padahal ricuh itu mungkin bukan dari mahasiswa,” tuturnya.
Menurut dia, yang terjadi saat ini sulit dihuktikan siapa yang bertanggungjawab. "Sangat sulit melakukan pembuktian siapa yang salah kalau sudah rame dan kacau seperti itu,” imbuhnya.
William Aditya menyampaikan bahwa ada medium yang bisa ditempuh oleh Mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk menyampaikan sikap penolakannya terhadap persoalan hukum.
Salah satunya adalah judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terhadap sebuah regulasi maupun Revisi UU yang mereka pertentangkan itu.
Baca Juga
Polisi Lakukan Penangkapan Massal, 570 Pelajar Sudah Diamankan
“Saya pernah uji materil di MA dan saya menang. Saya mengubah kebijakan satu Jakarta hanya bermodal argumentasi hukum,” jelas William Aditya yang juga anggota DPRD terpilih ini.
Bahkan Judicial Review di lembaga tinggi peradilan di Indonesia itu juga sangat terbuka bagi siapapun termasuk Mahasiswa. Aditya menegaskan bahwa saat dirinya melakukan JR terhadap sebuah kebijakan di DKI Jakarta itu, dirinya pun hanya menyandang label Mahasiswa, dan menurutnya berhasil.
“Pada saat itu saya bukan Anggota DPRD. Saya cuman mahasiswa. Saya nggak ada power sama sekali. Suatu kemewahan yang tidak dimiliki para demonstran di masa orde lama dan baru,” jelas dia.
Maka dari itu, alternatif penyampaian ketidaksukaan terhadap sebuah regulasi, William Aditya Sarana memberikan rekomendasi agar para Mahasiswa juga lebih memilih jalur peradilan yang konstitusional itu.
“Jadi gunakanlah senjata itu,” tuturi dia
William Aditia sendiri setuju jika nantinya si ibu kota baru Kalimantan Timur bakal disediakan lahan yang luas untuk melakukan unjuk rasa.
"Saya setuju kalau di desain ibu kota baru ada suatu alun-alun yang sangat besar di depan gedung DPR, Presiden, MA, dan MK. Di mana ada ruang gerak yang cukup lebar untuk para demonstran menyatakan pendapat sehingga tidak berakhir ricuh. Bahkan mereka bisa bermalam berhari-hari di sana," pungkas William.
Untuk diketahui, gelombang aksi mahasiswa turun jalan mahasiswa berlanjut pada Selasa kemarin, 24 September 2019 setelah sebelumnya mereka juga melakukam aksi pada Senin 23 September 2019. Aksi bukan hanya dilakukan di daerah, tapi juga di Ibu Kota. Di Ibu Kota aksi mahasiswa digelar di depan Gedung DPR/MPR.
Baca Juga
Jawaban Santai Anies Tanggapi Pertanyaan Kerusakan Usai Demo
Tak hanya itu, Rabu (25/6) malam juga terjadi kericuhan yang melibatkan massa dari kelompok pelajar. Aksi yang berlangsung sampai malam ini diduga ditunggangi kelompok perusuh.
Akibat aksi ini, Jalan Tol Dalam Kota Cawang-Tomang sempat ditutup. Namun pada malam harinya aksi berubah jadi keributan. Sejumlah fasilitas negara dirusak dan dibakar. Semisal ada Pos Lantas Slipi, Pos Lantas depan Kemenpora dan Pos Polisi Pal Merah. Ada juga bus dan jeep milik TNI yang dibakar. (Knu)
