PSI Minta Inspektorat DKI Audit Penebangan Pohon Saat Revitalisasi Monas

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 29 Januari 2020
 PSI Minta Inspektorat DKI Audit Penebangan Pohon Saat Revitalisasi Monas

Proyek revitalisasi Monas tuai kontroversi karna dinilai merusak kawasan bersejarah tersebut (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Nasib ratusan pohon di kegiatan revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat masih menjadi misteri.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Inspektorat DKI untuk mengaudit penebangan pohon di kawasan bersejarah itu.

Baca Juga:

Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin

Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Idris Ahmad juga meminta agar Pemprov DKI membuka siapa yang sebenarnya menjadi pelaksana penebangan pohon. Pihak kontraktor bilang bahwa Dinas Kehutanan yang melakukan penebangan.

PSI minta penebangan pohon di Monas diproses secara hukum
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad (MP/Asropih)

Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi dari Dinas Kehutanan mengenai hal ini.

"Jika Dinas Kehutanan yang melakukan penebangan pohon, maka biasanya kayu dibawa ke gudang. Berapa meter kubik kayu yang dibawa ke gudang? Apakah kayu tersebut disimpan saja atau dijual?" kata Idris melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/1).

Kemudian lanjut Idris, ada beberapa jenis pohon yang tumbuh di Monas, salah satunya mahoni. Harga kayu mahoni pun cukup mahal, sekitar 3 sampai 5 juta rupiah per meter kubik.

Baca Juga:

Akhiri Polemik Revitalisasi, Gerindra Sarankan Monas Dikelola Pemprov DKI

“Jadi, seandainya kayu-kayu tersebut dijual, apakah uangnya masuk ke kas negara? Ada banyak hal yang masih gelap, oleh karena itu PSI mendesak agar Inspektorat segera melakukan audit tentang pemindahan dan penebangan pohon di Monas," tutup Idris.

Adapun diketahui, Pemprov DKI dan DPRD DKI telah sepakat kawasan revitalisasi Monas dihentikan sementara. Lantaran harus menunggu rekomendasi dar Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) RI.(Asp)

Baca Juga:

PSI Tunggu Somasi PT BPN Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

#Monas #PSI #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Bagikan