PSI Minta Inspektorat DKI Audit Penebangan Pohon Saat Revitalisasi Monas


Proyek revitalisasi Monas tuai kontroversi karna dinilai merusak kawasan bersejarah tersebut (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Nasib ratusan pohon di kegiatan revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat masih menjadi misteri.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Inspektorat DKI untuk mengaudit penebangan pohon di kawasan bersejarah itu.
Baca Juga:
Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin
Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Idris Ahmad juga meminta agar Pemprov DKI membuka siapa yang sebenarnya menjadi pelaksana penebangan pohon. Pihak kontraktor bilang bahwa Dinas Kehutanan yang melakukan penebangan.

Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi dari Dinas Kehutanan mengenai hal ini.
"Jika Dinas Kehutanan yang melakukan penebangan pohon, maka biasanya kayu dibawa ke gudang. Berapa meter kubik kayu yang dibawa ke gudang? Apakah kayu tersebut disimpan saja atau dijual?" kata Idris melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/1).
Kemudian lanjut Idris, ada beberapa jenis pohon yang tumbuh di Monas, salah satunya mahoni. Harga kayu mahoni pun cukup mahal, sekitar 3 sampai 5 juta rupiah per meter kubik.
Baca Juga:
Akhiri Polemik Revitalisasi, Gerindra Sarankan Monas Dikelola Pemprov DKI
“Jadi, seandainya kayu-kayu tersebut dijual, apakah uangnya masuk ke kas negara? Ada banyak hal yang masih gelap, oleh karena itu PSI mendesak agar Inspektorat segera melakukan audit tentang pemindahan dan penebangan pohon di Monas," tutup Idris.
Adapun diketahui, Pemprov DKI dan DPRD DKI telah sepakat kawasan revitalisasi Monas dihentikan sementara. Lantaran harus menunggu rekomendasi dar Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) RI.(Asp)
Baca Juga:
PSI Tunggu Somasi PT BPN Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Tak Pandang Bulu, Pramono Tegaskan Monas Terbuka untuk Semua Acara Keagamaan

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
