PSI Tunggu Somasi PT BPN Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 24 Januari 2020
 PSI Tunggu Somasi PT BPN Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Plang pengerjaan proyek revitalisasi Monas (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - PT Bahana Prima Nusantara (BPN), segera melayangkan somasi kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoal pernyataan kadernya di Fraksi DPRD DKI mengenai legalitas alamat kantor PT BNP yang diragukan.

Legal Officer PT BPN Abu Bakar Lamatapo mengklaim, PT BPN bisa memenangi tender renovasi Monas lataran bergerak perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi spesialis di bidang taman, urukan, pondasi hingga tiang pemancang.

Baca Juga:

Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas Bantah Tudingan PSI Soal Perusahaan Bodong

"Kita akan ajukan somasi kepada yang bersangkutan," kata Abu Bakar di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

"Segera kami sampaikan, mungkin somasi 3-5 hari," sambung Abu Bakar.

Dirut PT BPN melalui legal officernya akan somasi PSI Jakarta
Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh MP/Asropih)

Langkah ini diambil, lantaran PT BPN berkeberatan dituding kontraktor tak jelas oleh partai yang dinahkodai oleh Grace Natalie itu. Sebab, PSI itu hanya mencari tahu alamat kantor PT BPN dengan mengandalkan aplikasi.

"Kita sayangkan, bahwa anggota dewan PSI itu hanya lihat dan andalkan Google Maps dan langsung statement. Ini yang kami sayangkan," paparnya.

Abu Bakar mengungkapkan, PT BPN menjadikan tempat usaha di Jalan Nusa Indah, No. 33, RT01/RW07, Ciracas, Jakarta Timur sebagai kantor virtual semata. Sedangkan, kantor operasional resmi berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Abu Bakar menegaskan, bila somasi ini tak digubris pihaknya bakal mengambil langkah hukum ke PSI.

"Kalau (somasi) tidak diindahkan, tentu ada langkah hukum," tuturnya.

Baca Juga:

Belum Ada Izin dari Setneg, DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Proyek Revitalisasi Monas

Ketika dikonfirmasi pada pihak PSI mengenai somasi ini. Anggota tim advokasi PSI Jakarta, Patriot Muslim tak mau banyak komentar. Saat ini pihaknya menunggu PT BPN melayangkan somasi tersebut.

"Ditunggu somasinya. Kalau udah masuk somasinya, baru saya komentarin," tandas Patriot saat dihubungi, Kamis (23/1).(Asp)

Baca Juga:

Temukan Sejumlah Kejanggalan DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Revitalisasi Monas

#Monas #DPRD DKI Jakarta #PSI #Somasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Bagikan