PSI Tunggu Somasi PT BPN Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas


Plang pengerjaan proyek revitalisasi Monas (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - PT Bahana Prima Nusantara (BPN), segera melayangkan somasi kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoal pernyataan kadernya di Fraksi DPRD DKI mengenai legalitas alamat kantor PT BNP yang diragukan.
Legal Officer PT BPN Abu Bakar Lamatapo mengklaim, PT BPN bisa memenangi tender renovasi Monas lataran bergerak perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi spesialis di bidang taman, urukan, pondasi hingga tiang pemancang.
Baca Juga:
Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas Bantah Tudingan PSI Soal Perusahaan Bodong
"Kita akan ajukan somasi kepada yang bersangkutan," kata Abu Bakar di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
"Segera kami sampaikan, mungkin somasi 3-5 hari," sambung Abu Bakar.

Langkah ini diambil, lantaran PT BPN berkeberatan dituding kontraktor tak jelas oleh partai yang dinahkodai oleh Grace Natalie itu. Sebab, PSI itu hanya mencari tahu alamat kantor PT BPN dengan mengandalkan aplikasi.
"Kita sayangkan, bahwa anggota dewan PSI itu hanya lihat dan andalkan Google Maps dan langsung statement. Ini yang kami sayangkan," paparnya.
Abu Bakar mengungkapkan, PT BPN menjadikan tempat usaha di Jalan Nusa Indah, No. 33, RT01/RW07, Ciracas, Jakarta Timur sebagai kantor virtual semata. Sedangkan, kantor operasional resmi berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Abu Bakar menegaskan, bila somasi ini tak digubris pihaknya bakal mengambil langkah hukum ke PSI.
"Kalau (somasi) tidak diindahkan, tentu ada langkah hukum," tuturnya.
Baca Juga:
Belum Ada Izin dari Setneg, DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Proyek Revitalisasi Monas
Ketika dikonfirmasi pada pihak PSI mengenai somasi ini. Anggota tim advokasi PSI Jakarta, Patriot Muslim tak mau banyak komentar. Saat ini pihaknya menunggu PT BPN melayangkan somasi tersebut.
"Ditunggu somasinya. Kalau udah masuk somasinya, baru saya komentarin," tandas Patriot saat dihubungi, Kamis (23/1).(Asp)
Baca Juga:
Temukan Sejumlah Kejanggalan DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Revitalisasi Monas
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
