PSI Tunggu Somasi PT BPN Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 24 Januari 2020
 PSI Tunggu Somasi PT BPN Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Plang pengerjaan proyek revitalisasi Monas (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - PT Bahana Prima Nusantara (BPN), segera melayangkan somasi kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoal pernyataan kadernya di Fraksi DPRD DKI mengenai legalitas alamat kantor PT BNP yang diragukan.

Legal Officer PT BPN Abu Bakar Lamatapo mengklaim, PT BPN bisa memenangi tender renovasi Monas lataran bergerak perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi spesialis di bidang taman, urukan, pondasi hingga tiang pemancang.

Baca Juga:

Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas Bantah Tudingan PSI Soal Perusahaan Bodong

"Kita akan ajukan somasi kepada yang bersangkutan," kata Abu Bakar di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

"Segera kami sampaikan, mungkin somasi 3-5 hari," sambung Abu Bakar.

Dirut PT BPN melalui legal officernya akan somasi PSI Jakarta
Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh MP/Asropih)

Langkah ini diambil, lantaran PT BPN berkeberatan dituding kontraktor tak jelas oleh partai yang dinahkodai oleh Grace Natalie itu. Sebab, PSI itu hanya mencari tahu alamat kantor PT BPN dengan mengandalkan aplikasi.

"Kita sayangkan, bahwa anggota dewan PSI itu hanya lihat dan andalkan Google Maps dan langsung statement. Ini yang kami sayangkan," paparnya.

Abu Bakar mengungkapkan, PT BPN menjadikan tempat usaha di Jalan Nusa Indah, No. 33, RT01/RW07, Ciracas, Jakarta Timur sebagai kantor virtual semata. Sedangkan, kantor operasional resmi berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Abu Bakar menegaskan, bila somasi ini tak digubris pihaknya bakal mengambil langkah hukum ke PSI.

"Kalau (somasi) tidak diindahkan, tentu ada langkah hukum," tuturnya.

Baca Juga:

Belum Ada Izin dari Setneg, DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Proyek Revitalisasi Monas

Ketika dikonfirmasi pada pihak PSI mengenai somasi ini. Anggota tim advokasi PSI Jakarta, Patriot Muslim tak mau banyak komentar. Saat ini pihaknya menunggu PT BPN melayangkan somasi tersebut.

"Ditunggu somasinya. Kalau udah masuk somasinya, baru saya komentarin," tandas Patriot saat dihubungi, Kamis (23/1).(Asp)

Baca Juga:

Temukan Sejumlah Kejanggalan DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Revitalisasi Monas

#Monas #DPRD DKI Jakarta #PSI #Somasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan