Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas Bantah Tudingan PSI Soal Perusahaan Bodong

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 23 Januari 2020
 Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas Bantah Tudingan PSI Soal Perusahaan Bodong

Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan yang ramai belakangan ini mengenai kejelasan keberadaan lokasi perusahaannya.

Pemberitaan itu heboh setelah anggota PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mempostis sejumlah foto yang memperlihatkan lokasi PT Bahana Prima Nusantara di sebuah jalan sempit di pemukiman padat yang beralamat di Jalan Nusa Indah, No. 33, RT01/RW07, Ciracas, Jakarta Timur.

Baca Juga:

Belum Ada Izin dari Setneg, DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Proyek Revitalisasi Monas

Muhidin membenarkan, perusahaan yang memenangi tender proyek revitalisasi kawasan Monas RP73,1 itu berada di Jalan Nusa Indah, No. 33, RT01/RW07, Ciracas, Jakarta Timur.

Kontraktor proyek revitalisasi Monas bantah perusahaannya bodong dan alamat tidak jelas
Muhidin Shaleh bantah perusahaannya sebagai kontraktor bodong seperti yang dituding PSI Jakarta (MP/Asropih)

Tapi ia membantah tudingan PSI yang menyebut perusahaannya sebagai perusahaan bodong. Lanjut Muhidin, PT Bahana Prima Nusantara merupakan perusahan kontruksi spesialis yang berdiri sejak tahun 1993.

Perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi spesialis di bidang taman, urukan, pondasi hingga tiang pemancang. Bahkan Muhidin mengklaim jenis perusahaan kontraktor yang spesialis seperti PT BPN tak banyak di Indonesia.

"Jadi persoalan ini tidak banyak di Indonesia, coba kita cek di BUMN, di BUMN tidak ada perusahaan jasa spesialis, makanya ada pertanyaan mengapa dimenangkan perusahaan Bahana Prima? jawabannya karena perusahaan kami ini specialis," ujar Muhidin di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Terkait alamat kantornya yang diragukan anggota PSI berdasarkan google maps, dia menyebut tidak ada masalah dalam perizinan kantornya. Meski di aplikasi terlihat padat penduduk, tapi lokasi tersebut masuk di zona perkantoran.

"Itu kalau melihat dari sisi perundang-undangan, itu Perda nomor 1 tahun 2014 tentang zonasi yang di tandatangani (gubernur) pak Jokowi tahun 2014," papar Muhidin.

"Karena itu PTSP Jaktim, Pemda Jaktim keluarkan izin, dan terkait virtual office juga diatur, namanya surat edaran PTSP nomor 6 tahun 2016, yang awalnya 2015 dilarang virtual office tapi untuk gerakan dunia usaha bidang UMKM dan pemula maka dibuka kembali tahun 2016 oleh PTSP," ungkapnya.

Baca Juga:

Temukan Sejumlah Kejanggalan DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Revitalisasi Monas

Muhidin mengungkapkan, bahwa perusahaannya memiliki 2 kantor, kantor yang di Ciracas tersebut merupakan kantor administrasi, sementara untuk kantor operasionalnya berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

"Mengenai kantor, tadi disebut kantor utama, saya klarifikasi, (Ciracas) bukan kantor utama tapi Kantor operasional. Kebetulan saya ini salah satu pengurus dari Gapeksindo Provinsi, untuk efisiensi kita operasional di Cempaka Putih. Itu memang kantor asosiasi, tapi kita ada surat sewa, dilantai 3, itu operasional tentang ini. Nah di sana itu kaitan dengan administrasi, surat surat memang lewat virtual office," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Heran Pemprov DKI Kembali Potong Pohon untuk Revitalisasi

#Monas #Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Bagikan