Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta

MerahPutih.com - Banyak persoalan harus menjadi perhatian pemerintah DKI Jakarta di beberapa tahun mendatang atau masa kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan DPRD periode 2024 - 2029 ini, terutama terkait pemenuhan fasilitas umum untuk disabilitas hingga permasalahan sampah.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menjelaskan, peningkatan kualitas terhadap sejumlah fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

"Misalnya keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO), beberapa akses-akses bangunan, rumah susun dan sebagainya. Kita berharap kedepan lebih ramah terhadap penyandang disabilitas," kata Yuke dalam refleksi akhir tahun 2025 di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, yang dikutip Selasa (23/12).

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini menilai persoalan sampah menjadi peer besar yang harus ditangani secara serius oleh pemprov DKI Jakarta.

Baca juga:

Pemerintah DKI Jakarta Luncurkan 13 Unit Bus Sekolah Ramah Disabilitas

"Hal itu berkaitan dengan wacana untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang juga menjadi concern pemerintah pusat. Tentunya, saat ini kita masih berembuk untuk teknologi yang akan digunakan dan penempatannya dimana. Termasuk dengan persoalan pembiayaannya," ujar Yuke.

Wakil Bendahara DPP PDIP itu, belajar dari pengalaman setiap tahunnya, dalam hal penanganan sampah. Pemprov DKI Jakarta diharapkan tidak hanya mengatasi pada bagian ujung atau hilirnya.

Melainkan, sambung anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu menangani persoalan sampah harus juga dilakukan pada bagian hulunya.

"Diinternal Komisi D, kita terus membantu untuk mensosialisasikan bagaimana penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Pemprov berjalan dengan maksimal dan sesuai harapan. Agar pada tahun mendatang, Jakarta bisa terbebas atau zero sampah," katanya.

Untuk program yang diusulkan, Yuke menegaskan pihaknya mendorong agar pemprov dan DLH memberikan apresiasi bagi masyarakat yang fokus dalam hal penanganan sampah di lingkungan.

"Dalam beberapa kesempatan, kita mengupayakan kaa berupaya memberikan agar masyarakat yang memilah sampah mendapatkan apresiasi berupa insentif-insentif dari pemerintah provinsi," katanya.

Dalam hal transportasi publik, Yuke memaparkan saat ini. program gubernur tergolong sangat baik. Hal itu didasari dengan sejumlah jalur transportasi publik yang mulai terintegrasi.

"Harus antisipasi terkait ongkos untuk biaya transportasi yang terintegrasi. Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta. Karena dana subsidi dari pajak warga Jakarta. Karena kita berharap subsidi itu diprioritaskan untuk warga Jakarta dan penyandang disabilitas," katanya. (Asp)