PSI Beri Raport Merah kepada DPRD DKI Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 April 2019
PSI Beri Raport Merah kepada DPRD DKI Jakarta

Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan raport merah kepada DPRD DKI Jakarta karena menilai berkinerja buruk pada tahun 2019. Salah satu alasannya, karena hanya mampu melunasi 11 Perda dari 45 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD DKI Jakarta.

Di awal tahun ini, para legislator di tingkat DKI Jakarta itu tidak berperan baik dalam bidang penganggaran. Beberapa program yang mengambil anggaran dari APBD bahkan tidak dilihat secara menyeluruh dari sisi konsep dan teknisnya.

PSI
Partai Solidaritas Indonesia

Juru Bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Andi Anggana hal ini terjadi dalam program revitalisasi lima taman di DKI Jakarta yang mencapai dana Rp 145 miliar.

Bahkan, dana itu lebih besar dari program pencegahan banjir dalam Bantuan Gubernur (Bangub) yang diajukan Pemkot Depok ke Pemprov DKI Jakarta dengan nilai Rp 48 miliar. Pada soal revitalisasi itu, anggota dewan memutuskan tanpa melihat secara rinci mengenai konsepnya.

BACA JUGA

Penjelasan Ma'ruf Amin Soal 'Ahok Sumber Konflik, Harus Dihabisi'

KPK Kembali Buka Amplop 'Serangan Fajar' Eks Politisi Golkar Bowo Sidik

Dekan FH Unas Curiga AKP Sulman Aziz Ditekan Minta Maaf

“Apa yang dilakukan para anggota DPRD yang seperti itu kurang dapat mengelola anggaran yang efektif dan efisien. Saya rasa, anggota DPRD mesti detail, tahu konsep dan teknisnya. Ini uang rakyat, semuanya harus dipertanggungjawabkan,” katanya dalam keterangan persnya, Kamis (4/4).

Andi mengatakan, selain legislasi dan controling, juga harus melakukan budgeting.

“Artinya, mereka harus membahas, tidak asal ngangguk, setuju, selesai. Ada konteks manfaat dan tujuannya juga. Kalau asal iya, itu berisiko,” tutur Andi.

Apalagi, tambah Andi, dana revitalisasi taman lumayan besar. “Anggaran besar, potensi negatifnya juga besar, makanya harus dibahas detail. Kalau tidak detail, ada apa?” tanyanya.

Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Net
Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Net

Andi berharap, DPRD DKI Jakarta mesti disorot lebih tajam lagi mengingat pantauan banyak pihak masih tertuju ke politisi senayan.

“DPRD DKI Jakarta ini penting. Di sana, tahun 2019 ini, ada Rp 89,08 triliun di APBD. Itu uang rakyat, mesti kita lihat alokasinya untuk apa saja. Ini penting, karena Ibukota Indonesia,” pungkas Andi. (Knu)

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan