PSI Beri Raport Merah kepada DPRD DKI Jakarta


Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Net
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan raport merah kepada DPRD DKI Jakarta karena menilai berkinerja buruk pada tahun 2019. Salah satu alasannya, karena hanya mampu melunasi 11 Perda dari 45 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD DKI Jakarta.
Di awal tahun ini, para legislator di tingkat DKI Jakarta itu tidak berperan baik dalam bidang penganggaran. Beberapa program yang mengambil anggaran dari APBD bahkan tidak dilihat secara menyeluruh dari sisi konsep dan teknisnya.

Juru Bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Andi Anggana hal ini terjadi dalam program revitalisasi lima taman di DKI Jakarta yang mencapai dana Rp 145 miliar.
Bahkan, dana itu lebih besar dari program pencegahan banjir dalam Bantuan Gubernur (Bangub) yang diajukan Pemkot Depok ke Pemprov DKI Jakarta dengan nilai Rp 48 miliar. Pada soal revitalisasi itu, anggota dewan memutuskan tanpa melihat secara rinci mengenai konsepnya.
BACA JUGA
Penjelasan Ma'ruf Amin Soal 'Ahok Sumber Konflik, Harus Dihabisi'
KPK Kembali Buka Amplop 'Serangan Fajar' Eks Politisi Golkar Bowo Sidik
Dekan FH Unas Curiga AKP Sulman Aziz Ditekan Minta Maaf
“Apa yang dilakukan para anggota DPRD yang seperti itu kurang dapat mengelola anggaran yang efektif dan efisien. Saya rasa, anggota DPRD mesti detail, tahu konsep dan teknisnya. Ini uang rakyat, semuanya harus dipertanggungjawabkan,” katanya dalam keterangan persnya, Kamis (4/4).
Andi mengatakan, selain legislasi dan controling, juga harus melakukan budgeting.
“Artinya, mereka harus membahas, tidak asal ngangguk, setuju, selesai. Ada konteks manfaat dan tujuannya juga. Kalau asal iya, itu berisiko,” tutur Andi.
Apalagi, tambah Andi, dana revitalisasi taman lumayan besar. “Anggaran besar, potensi negatifnya juga besar, makanya harus dibahas detail. Kalau tidak detail, ada apa?” tanyanya.

Andi berharap, DPRD DKI Jakarta mesti disorot lebih tajam lagi mengingat pantauan banyak pihak masih tertuju ke politisi senayan.
“DPRD DKI Jakarta ini penting. Di sana, tahun 2019 ini, ada Rp 89,08 triliun di APBD. Itu uang rakyat, mesti kita lihat alokasinya untuk apa saja. Ini penting, karena Ibukota Indonesia,” pungkas Andi. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
