PSI Beri Raport Merah kepada DPRD DKI Jakarta
 Andika Pratama - Kamis, 04 April 2019
Andika Pratama - Kamis, 04 April 2019 
                Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Net
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan raport merah kepada DPRD DKI Jakarta karena menilai berkinerja buruk pada tahun 2019. Salah satu alasannya, karena hanya mampu melunasi 11 Perda dari 45 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD DKI Jakarta.
Di awal tahun ini, para legislator di tingkat DKI Jakarta itu tidak berperan baik dalam bidang penganggaran. Beberapa program yang mengambil anggaran dari APBD bahkan tidak dilihat secara menyeluruh dari sisi konsep dan teknisnya.
 
Juru Bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Andi Anggana hal ini terjadi dalam program revitalisasi lima taman di DKI Jakarta yang mencapai dana Rp 145 miliar.
Bahkan, dana itu lebih besar dari program pencegahan banjir dalam Bantuan Gubernur (Bangub) yang diajukan Pemkot Depok ke Pemprov DKI Jakarta dengan nilai Rp 48 miliar. Pada soal revitalisasi itu, anggota dewan memutuskan tanpa melihat secara rinci mengenai konsepnya.
BACA JUGA
Penjelasan Ma'ruf Amin Soal 'Ahok Sumber Konflik, Harus Dihabisi'
KPK Kembali Buka Amplop 'Serangan Fajar' Eks Politisi Golkar Bowo Sidik
Dekan FH Unas Curiga AKP Sulman Aziz Ditekan Minta Maaf
“Apa yang dilakukan para anggota DPRD yang seperti itu kurang dapat mengelola anggaran yang efektif dan efisien. Saya rasa, anggota DPRD mesti detail, tahu konsep dan teknisnya. Ini uang rakyat, semuanya harus dipertanggungjawabkan,” katanya dalam keterangan persnya, Kamis (4/4).
Andi mengatakan, selain legislasi dan controling, juga harus melakukan budgeting.
“Artinya, mereka harus membahas, tidak asal ngangguk, setuju, selesai. Ada konteks manfaat dan tujuannya juga. Kalau asal iya, itu berisiko,” tutur Andi.
Apalagi, tambah Andi, dana revitalisasi taman lumayan besar. “Anggaran besar, potensi negatifnya juga besar, makanya harus dibahas detail. Kalau tidak detail, ada apa?” tanyanya.
 
Andi berharap, DPRD DKI Jakarta mesti disorot lebih tajam lagi mengingat pantauan banyak pihak masih tertuju ke politisi senayan.
“DPRD DKI Jakarta ini penting. Di sana, tahun 2019 ini, ada Rp 89,08 triliun di APBD. Itu uang rakyat, mesti kita lihat alokasinya untuk apa saja. Ini penting, karena Ibukota Indonesia,” pungkas Andi. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
 
                      Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
 
                      Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
 
                      PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
 
                      Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
 
                      DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
 
                      Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
 
                      DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
 
                      Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
 
                      




