Eddy Flo
MerahPutih.Com - Koalisi Kawal Capim KPK mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencoret Capim KPK yang bermasalah. Pasalnya, dari sepuluh nama kandidat yang diserahkan Pansel kepada Jokowi masih terdapat beberapa nama yang diduga memiliki rekam jejak buruk.
"Presiden harus mencoret nama-nama yang diduga mempunyai persoalan integritas," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (3/9).
Baca Juga:
Kurnia mengatakan saat Pansel menyerahkan 10 nama kandidat Capim KPK, Presiden Jokowi meminta masukan dari publik mengenai hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Pansel.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut tidak akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa sehingga perlu adanya ruang bagi publik memberikan catatan terhadap nama-nama yang telah diseleksi oleh Pansel.
"Namun amat disayangkan Pansel KPK justru menyebutkan seakan-akan 10 nama yang sudah disetorkan ke Presiden langsung mendapat persetujuan oleh Presiden," tegas Kurnia.
Kurnia berharap Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Pansel serta menolak calon-calon tertentu jika ditemukan potensi masalah di masa yang akan datang. Selain itu, jika calon bermasalah terpilih menjadi komisioner KPK, maka akan memberikan citra negatif bagi pemerintah di era Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Kurnia menyarankan Jokowi bertemu langsung dengan KPK untuk mendapatkan informasi terkait rekam jejak 10 Capim KPK tersebut. Pasalnya, lanjut dia, bagaimanapun juga KPK harus diletakkan sebagai pihak yang paling berkepentingan.
"Karena beberapa waktu lalu sangat disesalkan ketika ada penolakan dari Pansel untuk bertemu dengan KPK yang pada saat itu ingin menjelaskan beberapa poin penting terkait temuan 20 nama pendaftar," pungkas Kurnia.
Baca Juga:
Komisi III DPR Siap Dalami Rekam Jejak dan Integritas 10 Capim KPK
SebelumnyabPansel Capim KPK telah menyerahkan sepuluh nama kandidat hasil proses seleksi kepada Presiden Jokowi, Senin (2/9) kemarin. Sepuluh nama kandidat yang lolos seleksi tahap akhir itu akan diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
Sepuluh kandidat itu yakni Alexander Marwata (KPK), Firli Bahuri (Polri), I Nyoman Wara (Jaksa), Johanis Tanak (Jaksa), Lili Pintauli Siregar (Advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen), Nawawi Pomolangi (Hakim), Nurul Ghufron (Dosen), Roby Arya Brata (PNS Sekretariat Kabinet), dan Sigit Danang Joyo (PNS Kemenkeu).(Pon)
Baca Juga:
Ketua KPK Agus Rahardjo: Presiden Minta Masyarakat Koreksi Hasil Kerja Pansel
