Presiden Jokowi Diminta Datang ke KPK

MerahPutih.Com - Koalisi Kawal Capim KPK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melihat langsung rekam jejak 10 Capim KPK periode 2019-2023 yang telah diserahkan Pansel pada Senin (2/9). Hal ini untuk mencegah nama-nama yang bermasalah memimpin lembaga antirasuah ke depan.

Peneliti Tranparency International Indonesia (TII) Nur Fajri mengatakan, KPK perlu mengundang Presiden Jokowi untuk menelisik catatan 10 kandidat Capim KPK yang lolos hingga seleksi tahap akhir tersebut.

Baca Juga:

Komisi III DPR Siap Dalami Rekam Jejak dan Integritas 10 Capim KPK

"Presiden datang ke KPK atau KPK mengundang Presiden untuk melihat catatan 10 Capim KPK," kata Nur Fajri dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (3/9).

Fajri menilai Pansel masih meloloskan beberapa peserta yang mempunyai rekam jejak kelam. Di antaranya, ada Capim KPK yang diduga melanggar kode etik hingga ingin kewenangan KPK dikurangi.

"Beliau kan Presiden terpilih, kalau nama-nama yang diusulkan tidak punya visi pemberantasan korupsi yang terjadi justru pemberantasan korupsi akan semakin mundur," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, dari 10 nama kandidat yang diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi, terdapat beberapa nama yang ingin melemahkan kinerja lembaga antirasuah.

Bahkan dia menilai, salah satu Capim dalam tes wawancara dan uji publik ingin KPK tak mengusik perkara korupsi di institusi Polri dan Kejaksaan.

"Padahal kita tahu KPK dibentuk untuk memberantas korupsi yang juga menindak institusi penegak hukum," ujar Asfinawati.

Baca Juga:

Ketua KPK Agus Rahardjo: Presiden Minta Masyarakat Koreksi Hasil Kerja Pansel

Kendati demikian, koalisi enggan membeberkan secara rinci siapa saja di antara 10 nama tersebut yang bermasalah. Asfinawati menginginkan Presiden Jokowi menelisik lebih dalam nama-nama Capim KPK yang telah diserahkan Pansel.

"Ada calon yang tersangkut masalah etik, ada calon yang tidak ingin ada OTT lagi, pencegahan tidak ada, penyidikan dihilangkan. Jadi sebenarnya apa yang tersisa dari KPK tidak ada. Karena itu kita ingin mengingatkan presiden. Apakah orang-orang ini menurut UU yang bermasalah akan dipilih," pungkas Asfinawati.(Pon)

Baca Juga:

Berikut 10 Nama Capim KPK yang Diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi