Prasetyo Sebut OTT Jaksa Kolaborasi Kejagung dengan KPK

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 28 Juni 2019
Prasetyo Sebut OTT Jaksa Kolaborasi Kejagung dengan KPK

Jaksa Agung, H.M. Prasetyo. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jaksa Agung HM Prasetyo membenarkan jaksa pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Prasetyo penangkapan jaksa ini merupakan hasil koordinasi KPK dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Jadi itu ada kolaborasi ya penanganan perkara antara KPK dan kejaksaan ya, menggandeng kejaksaan memang ada oknum jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tangkap tangan itu," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).

Prasetyo mengaku belum menerima informasi detail kasus dan nama jaksa yang dicokok tersebut. Namun, ia memastikan jaksa tersebut terlibat praktik rasuah.

"Bukan (kasus tanah), kasusnya saya lupa apa. Ini sedang dalam proses, kasus penipuan katanya," ungkap dia.

Jaksa Agung HM Prasetyo. (ANTARA FOTO)
Jaksa Agung HM Prasetyo. (ANTARA FOTO)

Baca Juga: Breaking News: Foto OTT Baru KPK Cokok Bupati Talaud

Prasetyo menegaskan pihaknya tak pandang bulu terhadap jaksa yang mencoba terlibat tindak pidana korupsi. Kejagung, kata dia, tidak segan-segan menjerat para jaksa nakal.

"Kalau ada oknum jasa atau apapun kita enggak ada kompromi kan, kita tidak akan mencegah atau menutupi apalagi membela. Kalau salah ya harus dihukum. Jadi betul itu, jadi jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI," pungkas dia.

KPL sebelumnya dikabarkan kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (28/6). Dalam operasi senyap kali ini, lembaga antirasuah disebut menangkap seorang Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasar informasi yang dihimpun, Jaksa tersebut berinisial YP menjabat setingkat Kepala Seksi. YP bersama sejumlah pihak lain diringkus tim Satgas KPK lantaran diduga terlibat transaksi suap.

Namun, belum diketahui secara pasti kasus dugaan suap yang membuat Jaksa YP dan sejumlah pihak lain ditangkap KPK. Termasuk barang bukti yang diamankan tim Satgas dalam operasi senyap ini.

KPK belum memberikan keterangan resmi terkait OTT kali ini. Hingga berita ini diturunkan, Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang hingga Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum membalas pesan singkat MerahPutih.com. (Pon)

Baca Juga: KPK Sempat Maju-mundur Akui Ada Anggota DPR Terjaring OTT, Kenapa Ya?

#Jaksa Agung HM Prasetyo #Ott Kpk #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - 2 jam, 50 menit lalu
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Indonesia
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Sony Sanjaya, siap menjadi justice collaborator dan membuka fakta terkait pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Indonesia
Ditahan KPK, Presiden Prabowo Resmi Pecat Wamen Imipas Silmy Karim
Pemerintah belum menentukan sosok yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditinggalkan Silmy Karim.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Ditahan KPK, Presiden Prabowo Resmi Pecat Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Dalam Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Indonesia
KPK Ungkap Total Pemerasan Izin Tinggal WNA di Imigrasi Capai Rp 145,5 Miliar
Selama periode 2022 sampai 2026, para pihak di Dirjen Imigrasi maupun Kementerian Imipas menerima uang baik secara tunai, transfer maupun melalui perantara.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
KPK Ungkap Total Pemerasan Izin Tinggal WNA di Imigrasi Capai Rp 145,5 Miliar
Indonesia
Silmy Karim Jadi Tersangka, Istana Pastikan Pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan Tetap Berjalan
Pemerintah memastikan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan tetap berjalan normal setelah Wamen Imipas Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Silmy Karim Jadi Tersangka, Istana Pastikan Pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan Tetap Berjalan
Bagikan