Kantornya Digeledah Kejaksaan, Bea Cukai Anggap Bagian Pengumpulan Data
Ilustrasi (beacukai.go.id)
Merahputih.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai memberikan tanggapan resmi terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor pusat mereka.
Penggeledahan tersebut diduga kuat berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) yang terjadi pada periode tahun 2022.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, menjelaskan bahwa tindakan penggeledahan tersebut murni untuk kepentingan pengumpulan data dalam rangka proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
Baca juga:
"Intinya nyari data saja, ngumpulin data saja dalam rangka penyelidikan," ujar Djaka Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10).
Ia menegaskan bahwa fokus utama penyelidikan Kejagung adalah dugaan permasalahan yang terkait dengan ekspor POME.
Respon Kementerian Keuangan dan Status Penyidikan
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi proses hukum ini dengan tenang. Menurutnya, kasus yang merujuk pada kejadian dua tahun silam (2022) tersebut harus dibiarkan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Itu kan (terkait kasus) 2022, biar saja," kata Purbaya.
Baca juga:
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Selidiki Dugaan Korupsi Ekspor Limbah Minyak Sawit
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa penggeledahan dilakukan setelah kasus dugaan korupsi ekspor POME ini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Menkeu Purbaya Ultimatum Bea Cukai, Dirjen Djaka: Kami Akan Lebih Baik
Tanggapi Ancaman Dibekukan Menkeu, Dirjen Bea Cukai: Bentuk Koreksi
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
KPK Periksa Ridwan Kamil Terkait dengan Kasus Dugaan Korupsi Dana Iklan BJB
Ridwan Kamil Dipanggil KPK, Diminta Klarifikasi soal Dugaan Aliran Dana Iklan Bank BJB
Kasus Korupsi Kuota Haji Menguat: KPK Datangi KBRI dan Kementerian Haji Arab Saudi
Terima Duit Haram Rp 12,3 Miliar, ASN dan Komisaris Swasta Tersangka Baru Kasus DJKA Kemenhub