Prasetyo Edi Sebut Pengadaan Lahan di Pulogebang Terkait Program Rumah DP Rp 0
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi seusai diperiksa KPK, Senin (10/4). Foto: MP/Ponco
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.
Seusai diperiksa KPK, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyebut pembelian tanah di Pulogebang berkaitan dengan program rumah DP Rp 0.
Baca Juga
KPK Periksa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Terkait Korupsi Tanah Pulogebang
"Ya (pengadaan lahan di Pulogebang terkait) DP Rp 0," kata Prasetyo kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/4).
Menurut Prasetyo, modus dugaan korupsi di Pulogebang ini juga sama persis dengan perkara pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.
"Iya, sama persis," ujarnya.
Namun, Prasetyo mengaku tidak mengetahui persis soal pembahasan anggaran pengadaan lahan di Pulogebang.
Baca Juga
KPK Periksa Eks Legislator Jakarta James Sianipar Terkait Kasus Tanah Pulogebang
Sebab, kata dia, saat itu, rapat pembahasan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dan Triwisaksana. Bahkan, Prasetyo mengungkapkan bahwa sejak awal Fraksi PDIP menolak program rumah DP Rp 0.
"Kalau enggak salah (yang pimpin rapat pembahasan anggaran) Pak Taufik, Pak Sani (Triwisaksana). Karena Fraksi PDI Perjuangan jelas-jelas menolak rumah DP Rp 0 itu," ungkapnya.
Lebih lanjut Prasetyo menegaskan, dirinya berkomitmen untuk kooperatif dan mendukung kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
"Semoga keterangan yang saya berikan dapat membantu penyidik dan membuat terang permasalahan ini," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
KPK Kembali Panggil Anggota DPR Santoso Terkait Kasus Tanah Pulogebang
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum