PPP Sarankan Anggaran Gorden Rumdin Rp 48 Miliar untuk Bantu Rakyat

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keberatan dengan anggaran untuk gorden di rumah jabatan anggota dewan yang mencapai Rp 48,7 miliar. Alasannya, kondisi gorden di rumah jabatan anggota dewan saat ini masih layak pakai.

"Soal gorden rumah itu kan tidak urgen. Karena apa? Gorden rumah itu yang ada hari ini memang masih bisa digunakan layak pakai," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi, Selasa (28/3).

Baca Juga

Sekjen DPR Klaim Anggaran Gorden Per Rumah Dinas Tembus Rp 90 Juta

Pria yang karib disapa Awiek ini mengamini kondisi gorden di rumah dinas memang sudah lama. Namun, kondisinya masih layak dan berfungsi sebagaimana mestinya.

"Tidak semua rumah ditepati oleh anggota, kalau saya sendiri menempati rumah yang memang gordennya sudah lama, tapi menurut saya itu cukup. Tujuannya gorden itu apa, kan hanya menutupi pandangan dari luar," ujarnya.

Awiek tidak mempermasalahkan jika pembelian gorden menggunakan uang masing-masing anggota dewan. Menurutnya, tidak tepat jika anggaran negara dihabiskan hingga Rp 48,7 miliar untuk gorden di rumah dinas.

"Kalau lihat gordennya di tempat saya masih layak pakai itu, yang dilihat tampilanya itu bukan gorden rumah, kalau di rumah pribadi ya silakan lah, mau yang harga Rp 100 juta atau Rp 200 juta, inikan gordennya menggunakan anggaran negara saya kira nggak pas lah ya," ujarnya.

Baca Juga

Jokowi dan Presiden Islamic Development Bank Bahas Sejumlah Isu Strategis

Politikus partai Ka'bah ini juga mengakui ada beberapa kerusakan pada cantolan dan gagang gorden. Namun menurutnya tidak perlu adanya penggantian seluruh gorden.

"Kalaupun rusak itu ya paling cantolannya itu, gagangnya, itu aja kalau mau diganti, kalau kondisi gordennya kan yang penting gorden itu nggak tembus pandang dari luar, itu aja," imbuhnya.

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR ini, penganggaran di Kesekjenan terkadang dibuat tanpa sepengetahuan anggota dewan. Akibatnya, kata dia, anggota DPR yang mendapat kritik dari masyarakat.

"Memang kadang pengangaran di Kesekjenan itu tampa sepengetahuan anggota, sehingga menyebabkan anggota yang di-bully, kalau kami lebih baik itu ditunda ajalah diganti anggaran yang lain untuk yang lebih bermanfaat," ujarnya.

Awiek menyarankan, sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat menjelang bulan Ramadan.

"Misalkan diberikan sembako untuk warga yang tidak mampu, misalkan Rp 90 juta, dialokasikan kepada anggota DPR untuk membeli minyak goreng murah untuk masyarakat, kan lebih bermanfaat karena ini menjelang bulan Ramadan. Karena kita tahu harga minyak goreng masih tinggi sekali," tutup Awiek. (Pon)

Baca Juga

Rp 59 Miliar Buat Aspal dan Gorden, Dasco: Sejak 2015 Belum Diganti