Rp 59 Miliar Buat Aspal dan Gorden, Dasco: Sejak 2015 Belum Diganti

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 28 Maret 2022
Rp 59 Miliar Buat Aspal dan Gorden, Dasco: Sejak 2015 Belum Diganti

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto : Andri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR alokasikan anggaran lebih dari Rp 59 miliar untuk mengganti gorden rumah dinas anggota dewan dan pengaspalan baru di kompleks parlemen.

Anggaran sebanyak Rp 48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu, Rp 11 miliar untuk aspal baru di kompleks parlemen.

Baca Juga:

Jokowi dan Presiden Islamic Development Bank Bahas Sejumlah Isu Strategis

Rencana anggaran itu termuat dalam situs LPSE DPR RI, yang diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggaran itu bukan diusulkan oleh anggota dewan, melainkan dari Kesekjenan DPR.

Dia mengklaim, memang sudah seharusnya aspal di kompleks parlemen diganti karena sudah berlapis-lapis.

"Ini jalan di DPR sudah berkali-kali ulang dilapis-dilapis tapi kemudian diputuskan harus di aspal secara keseluruhan. Karena nanti pada bulan Juli ada delegasi sekitar 38 atau 40 negara yang akan datang ke DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).

Gedung MPR/DPR RI murni karya anak bangsa. (Foto: doc.dpr ri)
Gedung MPR/DPR RI murni karya anak bangsa. (Foto: doc.dpr ri)

Menurut Dasco, dengan kualitas aspal di Kompleks Parlemen yang nantinya akan lebih baik, memberi kesan positif bagi parlemen terhadap puluhan delegasi yang akan melakukan kunjungan.

"Ya bisa lihat sendiri nanti, aspal-aspal ini kayak gimana," ujarnya.

Dasco juga menjelaskan terkait pergantian gorden yang memakan anggaran puluhan miliar.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengklaim, gorden di Kompleks Parlemen sejak 2015 belum diganti dan kondisinya sudah usang.

"Karena anggaran yang tidak mencukupi kemarin-kemarin itu, sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka, itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," kata Dasco. (Pon)

Baca Juga:

Presidensi G20 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional dan Global

#Sufmi Dasco Ahmad #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Pasar Saham Bergejolak Akibat MSCI, Dasco Perintahkan BEI Berbenah
Masukan dari lembaga penyedia indeks global harus menjadi perhatian otoritas bursa agar persoalan yang menjadi sorotan investor internasional dapat ditangani.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Pasar Saham Bergejolak Akibat MSCI, Dasco Perintahkan BEI Berbenah
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Bagikan