Presidensi G20 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional dan Global

MerahPutih.com - Tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan Presidensi G20. Sebuah forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa.

Terdapat 3 hal yang menjadi fokus utama Indonesia yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.

Baca Juga:

Pemerintah Petakan Pergerakan Orang Mudik Lebaran, Puncaknya 28 April

Adapun terdapat 438 kegiatan selama Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang tersebar di 25 kota lokasi di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, bahwa kegiatan Presidensi G20 dapat meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 Triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 Triliun.

"Serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor," ucap Airlangga, Senin (28/3).

Dengan semangat untuk pulih bersama, Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global.

Hal ini, menurut Airlangga, diperlukan untuk memanfaatkan momentum Presidensi G20 dan mendorong peran Perguruan Tinggi, terutama akademisi dan mahasiswa untuk kerja sama yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan melalui kelompok kerja di dalam G20 yaitu Youth20 dan Think20.

Lebih lanjut, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang dialokasikan Rp 455,62 triliun, diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.

Selain itu, PEN 2022 dirancang fleksible dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Guna mengakselerasi pemulihan sejak awal tahun 2022, pemerintah juga menjalankan kebijakan front loading melalui program-program PEN diantaranya melalui perpanjangan subsidi bunga KUR 3 persen.

"Perpanjangan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk jenis otomotif tertentu, perpanjangan insentif PPN DTP Perumahan, Perluasan Bantuan Tunai PKL, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) di 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penyaluran berbagai perlinsos, seperti PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja,” ungkap Airlangga. (Asp)

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR Sebut Pemecatan dr Terawan Tak Sah, Minta Menkes Turun Tangan