Posisi PKS di Kabinet Prabowo-Gibran Manut Putusan Majelis Syura

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 01 Mei 2024
Posisi PKS di Kabinet Prabowo-Gibran Manut Putusan Majelis Syura

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Foto: Dok PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan belum menentukan sikap politiknya akan bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Subianto mendatang atau tidak.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan partainya tidak khawatir jika harus berada di luar pemerintahan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang, alias menjadi oposisi.

“Mau di luar (pemerintah), di dalam, kami punya pengalaman tersendiri ya,” kata Syaikhu, dikutip di Jakarta, Rabu (1/5).

Menurut Syaikhu, komunikasi antara PKS, Prabowo, dan Partai Gerindra sampai saat ini masih terus terjalin. Namun, dia menegaskan perlunya menunggu hasil musyawarah Majelis Syura PKS terkait sikap partai di pemerintahaan baru mendatang.

Baca juga:

Partai Gelora Tak Berwenang Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

“Ya ada komunikasi-komunikasi dengan Partai Gerindra, Pak Prabowo ya, ya mudah-mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga,” ucap Syaikhu.

Sebagai pimpinan partai, Syaikhu menyatakan akan mematuhi apapun keputusan yang diambil Majelis Syura nanti. “Kami menunggu hasil musyawarah Majelis Syura PKS terkait sikap partai tersebut,” tandasnya.

Kabar masuknya PKS ke pemerintahan Prabowo ditolak Partai Gelora Indonesia yang merupakan pecahan dari partai tersebut. Partai Gelora Indonesia menyatakan penolakan tersebut karena PKS dinilai telah memunculkan narasi yang menyerang Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pemilihan Presiden 2024. (*)

#PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Bagikan