Partai Gelora Tak Berwenang Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 30 April 2024
Partai Gelora Tak Berwenang Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Prabowo saat memberikan pidato di KPU ditemani Gibran usai ditetapkan sebagai presiden dan wapres terpilih 2024. (Foto: Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menyebut bahwa Partai Gelora tidak berwenang menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Partai Gelora secara terang-terangan menolak kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Penolakan partai besutan Anis Matta bergabung ke koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 dinilai wajar.

Sebabnya, jajaran pengurus Partai Gelora diisi oleh mantan kader PKS. Bahkan di level elit dan pendiri Partai Gelora dijabat oleh mantan petinggi di PKS.

Baca juga:

Gelora Tolak PKS Masuk Pemerintahan, Gibran Serahkan Keputusan kepada Prabowo

“Sesuatu yang wajar karena para pendiri Partai Gelora merupakan mantan pengurus dan kader PKS,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, Selasa,(29/4).

Menurut Fernando, persetujuan diterima atau ditolaknya PKS bukan kewenangan Partai Gelora. Prabowo yang menentukan ada atau tidaknya tambahan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Namun penentu siapa saja yang bisa bergabung dalam pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Prabowo sendiri,” jelas dia.

Lebih lanjut Fernando mengingatkan supaya Partai Gelora untuk tidak melakukan manuver. Pasalnya, Gelora hanya mendapatkan 0,84 suara pada Pemilu 2024.

Apalagi, kata dia, Prabowo hanya meminta pertimbangan dari partai-partai koalisi soal keputusan mengajak kompetitor masuk ke koalisi.

Baca juga:

PKS Sentil Partai Gelora Usai Ditolak Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

“Partai Gelora yang hanya memperoleh suara sebanyak 1.281.991 atau setara 0,84% jangan terlalu bermanuver terkait dengan kewenangan yang sesungguhnya ada pada Prabowo,” imbuhnya.

Fernando menilai Partai Gelora seharusnya

menyesuaikan diri dengan adanya keinginan parpol lain yang berniat bergabung. Karena, Prabowo sendiri membuka pintu bagi partai lain jika ingin mendukung pemerintahannya.

“Sehingga sangat berlebihan kalau Partai Gelora ingin menghambat masuknya PKS dalam koalisi Prabowo-Gibran. Saya melihat bahwa Prabowo lebih memilih PKS dibandingkan Partai Gelora,” ungkapnya.

Fernando meyakini Prabowo akam mampu mengatasi riak-riak yang muncul akibat dari penolakan Partai Gelora terhadap PKS. Menurutnya, penolakan tersebut bukan gimmick politik.

Baca juga:

Gelora Sebut PKS Berpotensi 'Pecah' Jika Gabung Prabowo-Gibran

“Penolakan tersebut bukanlah hanya gimik tetapi memang kesungguhan penolakan Partai Gelora akibat perpecahan saat masih bersama-sama di PKS,” pungkasnya. (Pon)

#Partai Gelora #PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo Ditunda, Bareskrim Ungkap Alasannya
Bareskrim Polri menunda ekspose hasil penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan Prabowo. Agenda bersama Kejagung dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Soffi Amira - 2 jam, 3 menit lalu
Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo Ditunda, Bareskrim Ungkap Alasannya
Indonesia
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Puan Maharani meminta publik bersabar menunggu pengumuman cawapres Prabowo pada 25 November 2026. Penentuan nama sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Indonesia
Bersih-Bersih Lingkaran Inti Presiden Prabowo, PNS Istana Masuk Radar Sterilisasi
Wamensesneg Juri Ardiantoro memastikan sterilisasi lingkungan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan pascakasus penyadapan ilegal. Pemeriksaan mencakup PNS hingga tenaga profesional di sekitar Istana.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 November 2026
Bersih-Bersih Lingkaran Inti Presiden Prabowo, PNS Istana Masuk Radar Sterilisasi
Indonesia
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Dasco menegaskan PSI masih berada di koalisi pemerintahan Prabowo. Mundurnya sejumlah kader, termasuk Raja Juli dan Giring, tak mengubah posisi partai.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Kapolri mengungkap belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar. Bareskrim Polri masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan saksi.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Polri menjadwalkan sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Seluruh partai koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden yang diusung Gerindra. Bocoran nama pengganti Wapres Gribran.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Bagikan