Partai Gelora Tak Berwenang Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 30 April 2024
Partai Gelora Tak Berwenang Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Prabowo saat memberikan pidato di KPU ditemani Gibran usai ditetapkan sebagai presiden dan wapres terpilih 2024. (Foto: Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menyebut bahwa Partai Gelora tidak berwenang menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Partai Gelora secara terang-terangan menolak kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Penolakan partai besutan Anis Matta bergabung ke koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 dinilai wajar.

Sebabnya, jajaran pengurus Partai Gelora diisi oleh mantan kader PKS. Bahkan di level elit dan pendiri Partai Gelora dijabat oleh mantan petinggi di PKS.

Baca juga:

Gelora Tolak PKS Masuk Pemerintahan, Gibran Serahkan Keputusan kepada Prabowo

“Sesuatu yang wajar karena para pendiri Partai Gelora merupakan mantan pengurus dan kader PKS,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, Selasa,(29/4).

Menurut Fernando, persetujuan diterima atau ditolaknya PKS bukan kewenangan Partai Gelora. Prabowo yang menentukan ada atau tidaknya tambahan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Namun penentu siapa saja yang bisa bergabung dalam pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Prabowo sendiri,” jelas dia.

Lebih lanjut Fernando mengingatkan supaya Partai Gelora untuk tidak melakukan manuver. Pasalnya, Gelora hanya mendapatkan 0,84 suara pada Pemilu 2024.

Apalagi, kata dia, Prabowo hanya meminta pertimbangan dari partai-partai koalisi soal keputusan mengajak kompetitor masuk ke koalisi.

Baca juga:

PKS Sentil Partai Gelora Usai Ditolak Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

“Partai Gelora yang hanya memperoleh suara sebanyak 1.281.991 atau setara 0,84% jangan terlalu bermanuver terkait dengan kewenangan yang sesungguhnya ada pada Prabowo,” imbuhnya.

Fernando menilai Partai Gelora seharusnya

menyesuaikan diri dengan adanya keinginan parpol lain yang berniat bergabung. Karena, Prabowo sendiri membuka pintu bagi partai lain jika ingin mendukung pemerintahannya.

“Sehingga sangat berlebihan kalau Partai Gelora ingin menghambat masuknya PKS dalam koalisi Prabowo-Gibran. Saya melihat bahwa Prabowo lebih memilih PKS dibandingkan Partai Gelora,” ungkapnya.

Fernando meyakini Prabowo akam mampu mengatasi riak-riak yang muncul akibat dari penolakan Partai Gelora terhadap PKS. Menurutnya, penolakan tersebut bukan gimmick politik.

Baca juga:

Gelora Sebut PKS Berpotensi 'Pecah' Jika Gabung Prabowo-Gibran

“Penolakan tersebut bukanlah hanya gimik tetapi memang kesungguhan penolakan Partai Gelora akibat perpecahan saat masih bersama-sama di PKS,” pungkasnya. (Pon)

#Partai Gelora #PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
28 perusahaan perusak hutan diminta bertanggung jawab. Pencabutan izin yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai belum cukup.
Soffi Amira - Minggu, 25 Januari 2026
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Arahan dari Prabowo, BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca di Jabodetabek. Hal ini mendapat arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 25 Januari 2026
Arahan dari Prabowo, BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
Indonesia
Indonesia Gabung Badan Internasional Trump, Prabowo Dinilai Sedang Cari Celah untuk Bela Palestina
Indonesia harus mendorong langkah-langkah konkret yang terukur, seperti gencatan senjata berkelanjutan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Indonesia Gabung Badan Internasional Trump, Prabowo Dinilai Sedang Cari Celah untuk Bela Palestina
Indonesia
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Indonesia Kawal Perdamaian di Gaza
Presiden RI, Prabowo Subianto, menandatangani piagam Board of Peace di Davos, Swiss. Indonesia akan mengawal perdamaian di Gaza, Palestina.
Soffi Amira - Jumat, 23 Januari 2026
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Indonesia Kawal Perdamaian di Gaza
Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Berita Foto
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
Presiden Prabowo Subianto tiba di London, Inggris, Minggu (18/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menangkap Presiden RI, Prabowo Subianto, jika melakukan kerusakan alam hingga terjadi bencana.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Indonesia
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Bagikan