Gelora Tolak PKS Masuk Pemerintahan, Gibran Serahkan Keputusan kepada Prabowo

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 30 April 2024
Gelora Tolak PKS Masuk Pemerintahan, Gibran Serahkan Keputusan kepada Prabowo

Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Rakabuming Raka (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEKRETARIS Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menolak PKS untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran lantaran kerap mengeluarkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. "PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat," kata Mahfuz dalam keterangan resminya, Minggu (28/4).

Mahfuz mencontohkan PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 kerap melakukan serangan negatif kepada Gibran Rakabuming Raka serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat menanggapi hal tersebut, wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Rakabuming Raka menegaskan hal terkait dengan PKS nanti akan dijawab presiden terpilih Prabowo Subianto. “Soal Itu (PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran) nanti yang menjawab pak presiden terpilih saja ya,” ujar Gibran yang ditemui setelahRapat Paripurna LKPJ Wali Kota Solo di Gedung DPRD Solo, Selasa (29/4).

Saat ditanya mengenai Partai Gelora menolak PKS gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, ia meminta hal itu ditanyakan kepada Partai Gelora.

“Tanyakan ke Gelora (tolak PKS gabung koalisi),” tandasnya.(Ismail/Jawa Tengah)

Caption:

#Gibran Rakabuming #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Dwi Astarini

Dwi Astarini
Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
MPR menjadwalkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.
Yusuf Abdillah - Jumat, 13 November 2026
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Berita Foto
Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Isu Prabowo Tolak Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mensesneg Buka Suara
Benarkah Presiden Prabowo tolak Gibran mundur dari jabatan Wapres? Temukan klarifikasi Istana, alasan pengunduran diri, hingga nasib keabsahan ijazah Gibran di PTUN di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Isu Prabowo Tolak Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mensesneg Buka Suara
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Bagikan