Gelora Tolak PKS Masuk Pemerintahan, Gibran Serahkan Keputusan kepada Prabowo
Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Rakabuming Raka (Foto: Merahputih.com/Ismail)
MERAHPUTIH.COM - SEKRETARIS Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menolak PKS untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran lantaran kerap mengeluarkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. "PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat," kata Mahfuz dalam keterangan resminya, Minggu (28/4).
Mahfuz mencontohkan PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 kerap melakukan serangan negatif kepada Gibran Rakabuming Raka serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saat menanggapi hal tersebut, wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Rakabuming Raka menegaskan hal terkait dengan PKS nanti akan dijawab presiden terpilih Prabowo Subianto. “Soal Itu (PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran) nanti yang menjawab pak presiden terpilih saja ya,” ujar Gibran yang ditemui setelahRapat Paripurna LKPJ Wali Kota Solo di Gedung DPRD Solo, Selasa (29/4).
Saat ditanya mengenai Partai Gelora menolak PKS gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, ia meminta hal itu ditanyakan kepada Partai Gelora.
“Tanyakan ke Gelora (tolak PKS gabung koalisi),” tandasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Caption:
Bagikan
Berita Terkait
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans