Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Merahputih.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan empat catatan isu krusial yang perlu menjadi fokus utama dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Said menilai keempat isu krusial tersebut sangat penting untuk memastikan arah pembangunan Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045. Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Keempat hal tersebut menjadi fondasi sekaligus estafet penting, apakah Indonesia bisa mencapai visi Indonesia emas 2045 atau tidak, yakni menjadi negara dengan demografi berpendidikan tinggi, harapan hidup bisa lebih dari 75 tahun dan penghasilan per kapita bisa mencapai 23 ribu USD," ungkap Said di Jakarta, Selasa (21/10).

Baca juga:

Prabowo Perintahkan Cari Siswa Cerdas Sampai Desa-Desa, Duit Rp 13 Triliun Sebagian Buat Beasiswa

Tantangan dan Harapan Empat Sektor Krusial

Terkait kedaulatan pangan, politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi kemajuan yang telah ditunjukkan pemerintah, seperti pembukaan lahan pertanian baru di Papua, pembentukan batalyon pangan, dan perhatian Presiden terhadap penyediaan pupuk murah. Namun, Said menekankan perlunya penguatan pada aspek redistribusi lahan, terutama di Jawa.

“Pemerintah perlu memberi perhatian pada redistribusi lahan bagi petani di Jawa. Kepemilikan lahan rata-rata petani di Jawa kurang dari dua hektar, padahal untuk hidup layak minimal harus memiliki tiga hektar,” tuturnya.

Di sektor energi, Said menilai masyarakat belum merasakan agenda besar yang signifikan. Ia menyoroti persoalan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat kosong di sejumlah SPBU non-Pertamina akibat kebijakan distribusi. Menurutnya, keberhasilan pemerintah di masa depan harus diukur dari empat program: pembangunan kilang minyak dalam negeri, peningkatan proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT), pengembangan energi listrik nasional, serta pengelolaan subsidi energi yang tepat sasaran.

Baca juga:

Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia

Pada sektor kesehatan, Said menekankan bahwa kebijakan saat ini masih terlalu berfokus pada aspek kuratif (pengobatan) yang berbiaya besar, padahal penguatan program preventif (pencegahan) jauh lebih krusial.

“Kalau pemerintah fokus di kuratif, biayanya sangat mahal dan fiskal kita terbatas. Kemenkes dan BPOM perlu bekerja sama dengan masyarakat membangun gaya hidup sehat sebagai bagian dari citra generasi emas Indonesia,” jelasnya.

Terakhir, dalam bidang pendidikan, Said mengapresiasi inisiatif pembangunan sekolah Garuda, tetapi menyarankan agar prioritas pembangunan dialihkan ke daerah-daerah yang minim fasilitas. Ia juga mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

“Saya kira pemerintah perlu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan sekolah gratis untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Bahkan bila perlu, gratis hingga tingkat SMA atau SMK,” pungkasnya. (Pon)