Polri Dikritik Karena Sejumlah Orang 'Dekat' Jokowi yang Dapat Jabatan Prestisius

MerahPutih.Com - Pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melihat keresahan dalam pembinaan karir di kalangan perwira Polri.

Menurut Neta, mereka merasakan slogan Promoter bukan lagi berarti Profesional, Modern dan Terpercaya tapi lebih kepada praktik pemberian jabatan kepada sejumlah orang tertentu yang nota bene dekat dengan kekuasaan.

Baca Juga:

Moeldoko Bantah Irjen Nana Sudjana Diangkat Jadi Kapolda Metro Jaya Karena 'Geng Solo'

Salah satunya adalah promosi orang-orang tertentu, yang dekat dengan lingkungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terutama saat ia masih bertugas sebagai Wali Kota Solo.

"Cara seperti ini tentunya merupakan berkah tersendiri bagi perwira yang pernah bertugas di Solo. Namun hendaknya dalam menggunakan privilise itu, Jokowi tidak merusak tatanan, hirarki, dan sistem karir yang sudah dibangun Polri sejak lama," kata Neta kepada merahputih.com di Jakarta, Selasa (24/12).

Neta mencontohkan, beberapa mantan Kapolresta Solo yang karirnya sangat moncer seperti Kapolda NTB Irjen Nana Sudjana lulusan Akpol 1988B yang lompat menjadi Kapolda Metro Jaya.

"Inilah pertamakali dalam sejarah Polri ada Kapolda dari luar Jawa yang langsung menjadi Kapolda Metro Jaya. M Iriawan saja dari NTB ke Jabar dulu dan ke Propam, baru kemudian menjadi Kapolda Metro Jaya. Lalu Listyo Sigit Prabowo. Lulusan Akpol 1991 itu kini menjabat Kabareskrim Polri dengan pangkat Komjen," sebut Neta.

Selama ini perwira yang menjadi Kabareskrim adalah Irjen senior yang pernah menjabat Kapolda tipe A. Yang paling spektakuler adalah Ahmad Lutfi usai menjabat Kapolresta Solo dan sukses mengawal pernikahan Putri Jokowi, langsung mendapat promosi sebagai Wakapolda Jawa Tengah.

"Perwira non Akpol ini menjadi Wakapolda usai mengikuti pendidikan. Biasanya usai mengikuti pendidikan, perwira Polri menjadi Anjak dulu atau menjabat posisi di Mabes Polri dengan pangkat tetap Kombes, baru kemudian mendapat promosi menjadi Brigjen," terang Neta.

Ia lantas membandingkan dengan "Geng Solo" dari kalangan TNI yang karirnya tidak semoncer "Geng Solo" dari Polri.

Seperti Dandim Surakarta saat Jokowi menjadi Walikota Solo, Widi Prasetijono misalnya, hingga kini masih berpangkat Brigjen. Lulusan Akmil 1991 itu masih menjabat Danrem 091/Aji Surya Natakesuma di Kaltim.

Begitu juga Bakti Agus Fadjari Akmil 1987 yang menjabat Danrem Solo saat Jokowi jadi Walikota Solo hingga kini masih menjabat Aster KASAD, dengan pangkat Mayjen.

"Di sepanjang tahun 2019 ini di Polri memang terlihat ada fenomena untuk merusak sistem karir yang sudah dibangun selama ini. Hirarki, senioritas dan sistem urut kacang makin ditabrak tabrak serta dihancurkan," imbuh Neta.

Kapolda Papua Barat misalnya, tiba-tiba bisa jadi Assop Polri. Karorenmin Bareskrim bisa jadi Asrena. Jabatan Asisten sepertinya makin tak berharga dan tak bergengsi lagi. Dan tidak perlu diisi oleh perwira yang berpengalaman.

"Padahal dulu diisi para jenderal senior yang sudah punya pengalaman malang melintang di organisasi kepolisian. Sepertinya organisasi Polri terlihat makin kacau dan semaunya," terang Neta.

Hal ini, lanjut Neta, terjadi akibat politik kepentingan elitnya dan bukan kepentingan organisasi kepolisian.

Awalnya kasus kasus perwira yang "melompat" dinilai hanya untuk menghindari tekanan politik. Sehingga dianggap tidak menjadi masalah bagi Polri, meski ada perwira yang "melompat" melewati empat angkatan.

Baca Juga:

Irjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakapolri karena Jokowi Menang di Jakarta saat Pilpres 2019?

"Institusi Polri terlihat makin tidak taat hirarki. Proses karir tidak lagi harus urut kacang dan tidak harus mengikuti penggolongan senior yunior untuk jabatan tertentu yang strategis. Tapi lebih pada faktor kedekatan dengan orang orang tertentu," jelas Ketua Presidium Indonesia Police Watch ini.

Neta melihat, jika dibiarkan, situasi ini bisa berdampak negatif bagi lingkungan dalam Polri. Anggota Polri semakin tidak punya pegangan dalam menapaki jenjang kariernya.

"Sistem yang terjadi di Polri sekarang ini bukan out off the box tapi kekonyolan yang bisa membuat frustrasi dan menghancurkan institusi Polri," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Dekat dengan Jokowi, Penunjukan Listyo Prabowo Dianggap Rusak Sistem di Polri