Polri Catat 53 Ribu Kasus Kejahatan Selama 2019

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 28 Desember 2019
Polri Catat 53 Ribu Kasus Kejahatan Selama 2019

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menyampaikan paparan saat rilis akhir tahun 2019 Polri di Jakarta, Sabtu (28/12). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, jumlah kejahatan pada 2019 menurun 53.360 kasus atau turun 19,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan penyelesaian masalah menurun 26.205 kasus atau 14,4 persen, namun cleanrance rate-nya meningkat 3,97 persen.

Baca Juga:

Dua Oknum Polri Ditangkap karena Serang Novel, PBNU: Masyarakat Jangan Berspekulasi

“Kejahatan paling dominan yang dilaporkan 2019 adalah kejahatan konvensional 202.292 kasus dan kejahatan transnasional 36.219 kasus,” tambahnya dalam rilis akhir tahun di Jakarta, Sabtu (28/12).

Ia mengatakan, sejak dibentuk 28 Oktober 2016 – 19 Oktober 2019, Satgas Saber Pungli telah melakukan 25.123 kegiatan OTT dan menangani 38.064 tersangka. Jumlah barang bukti di atas Rp323 miliar.

"Sepanjang 2019 dilakukan 16.704 OTT, dengan 23.254 tersangka,” rincinya.

Menanggapi hal itu, pada penguatan organisasi perkembangan Polri saat ini tetap 34 Polda di 34 provinsi. 1 Polda tipe A khusus (PMJ), 26 Polda tipe A dan 7 Polda tipe B.

“Peningkatan tipe polda dan polres serta bentuk polres baru. 2 polda tipe B menjadi A yaitu Polda Bengkulu dan Polda Sulteng. 14 Polresta menjadi polres metro/tabes, serta tambahan 32 polres baru,” terangnya.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Sedangkan pencapaian pengelolaan organisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Polri terus meningkat. Pada tahun 2019 berhasil meraih WBK dan WBBM dari Kemenpan.

“Ada 33 Satker/Satwil di 14 Polda yang menerima WBK, dan 5 Satker menerima WBBM yaitu Polres Mojokerto, Polres Lamongan, Polres Malang, Polres Solok Kota dan Polres Metro Bekasi Kota,” katanya.

Sepanjang tahun 2019, Polri terus melaksanakan modernisasi di bidang IT membangun Command Center di Mabes Polri dan di 24 Polda.

“Command Center dilengkapi fitur CCTV monitoring, layanan polisi 110, video analytic, video conference dan sistem aplikasi pelaporan sitkamtibmas online,” ujarnya.

Baca Juga:

Dua Penyerang Novel Anggota Polisi, DPR Bakal Panggil Kapolri

Secara umum pengawasan personel yang melanggar disiplin dan pelanggaran personel Polri menurun.

“Jumlah pelanggaran disiplin 2019 menurun 10,92 persen dibanding 2018. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) turun 21,5 persen dan pelanggaran pidana turun 39,48 persen,” imbuhnya.

Sepanjang 2019, Polri melaksanakan 203 operasi kepolisian terdiri atas 4 operasi terpusat dan 199 operasi kewilayaan.

“4 operasi kepolisian terpusat 2019. Operasi Mantab Brata untuk meningkatan pengamanan pemilu dan pasca pemilu 2019. Operasi Nemangkawi pengamanan di daerah Papua dan Papua Barat. Operasi Ketupat pengaman jelang hari raya Idul Fitri. Operasi Lilin pengaman untuk menjamin kamtibnas saat Natal dan Tahun Baru,” paparnya. (Knu)

Baca Juga:

Tim Advokasi Ungkap Kejanggalan dalam Penangkapan Dua Oknum Polri Penyerang Novel

#Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan