Polri Catat 53 Ribu Kasus Kejahatan Selama 2019

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 28 Desember 2019
Polri Catat 53 Ribu Kasus Kejahatan Selama 2019

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menyampaikan paparan saat rilis akhir tahun 2019 Polri di Jakarta, Sabtu (28/12). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, jumlah kejahatan pada 2019 menurun 53.360 kasus atau turun 19,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan penyelesaian masalah menurun 26.205 kasus atau 14,4 persen, namun cleanrance rate-nya meningkat 3,97 persen.

Baca Juga:

Dua Oknum Polri Ditangkap karena Serang Novel, PBNU: Masyarakat Jangan Berspekulasi

“Kejahatan paling dominan yang dilaporkan 2019 adalah kejahatan konvensional 202.292 kasus dan kejahatan transnasional 36.219 kasus,” tambahnya dalam rilis akhir tahun di Jakarta, Sabtu (28/12).

Ia mengatakan, sejak dibentuk 28 Oktober 2016 – 19 Oktober 2019, Satgas Saber Pungli telah melakukan 25.123 kegiatan OTT dan menangani 38.064 tersangka. Jumlah barang bukti di atas Rp323 miliar.

"Sepanjang 2019 dilakukan 16.704 OTT, dengan 23.254 tersangka,” rincinya.

Menanggapi hal itu, pada penguatan organisasi perkembangan Polri saat ini tetap 34 Polda di 34 provinsi. 1 Polda tipe A khusus (PMJ), 26 Polda tipe A dan 7 Polda tipe B.

“Peningkatan tipe polda dan polres serta bentuk polres baru. 2 polda tipe B menjadi A yaitu Polda Bengkulu dan Polda Sulteng. 14 Polresta menjadi polres metro/tabes, serta tambahan 32 polres baru,” terangnya.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Sedangkan pencapaian pengelolaan organisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Polri terus meningkat. Pada tahun 2019 berhasil meraih WBK dan WBBM dari Kemenpan.

“Ada 33 Satker/Satwil di 14 Polda yang menerima WBK, dan 5 Satker menerima WBBM yaitu Polres Mojokerto, Polres Lamongan, Polres Malang, Polres Solok Kota dan Polres Metro Bekasi Kota,” katanya.

Sepanjang tahun 2019, Polri terus melaksanakan modernisasi di bidang IT membangun Command Center di Mabes Polri dan di 24 Polda.

“Command Center dilengkapi fitur CCTV monitoring, layanan polisi 110, video analytic, video conference dan sistem aplikasi pelaporan sitkamtibmas online,” ujarnya.

Baca Juga:

Dua Penyerang Novel Anggota Polisi, DPR Bakal Panggil Kapolri

Secara umum pengawasan personel yang melanggar disiplin dan pelanggaran personel Polri menurun.

“Jumlah pelanggaran disiplin 2019 menurun 10,92 persen dibanding 2018. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) turun 21,5 persen dan pelanggaran pidana turun 39,48 persen,” imbuhnya.

Sepanjang 2019, Polri melaksanakan 203 operasi kepolisian terdiri atas 4 operasi terpusat dan 199 operasi kewilayaan.

“4 operasi kepolisian terpusat 2019. Operasi Mantab Brata untuk meningkatan pengamanan pemilu dan pasca pemilu 2019. Operasi Nemangkawi pengamanan di daerah Papua dan Papua Barat. Operasi Ketupat pengaman jelang hari raya Idul Fitri. Operasi Lilin pengaman untuk menjamin kamtibnas saat Natal dan Tahun Baru,” paparnya. (Knu)

Baca Juga:

Tim Advokasi Ungkap Kejanggalan dalam Penangkapan Dua Oknum Polri Penyerang Novel

#Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Pasal 28A dalam UU Polri yang baru merupakan tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Indonesia
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Polisi bukan hanya soal kekuatan fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan ialah pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap karakter masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Indonesia
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
UU Polri terbaru juga memberi kewenangan kepada presiden memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang empat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
Indonesia
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi mengatakan, bahwa batas usia pensiun polri 60 tahun sudah tepat.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Indonesia
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Ketentuan tersebut dikembalikan pada amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 

Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Usia Pensiun Anggota Polri Diperpanjang, Pengamat Sentil Profesionalisme dan Semangat Kerja
Perpanjangan usia pensiun dapat menjadi bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi anggota kepolisian yang selama ini mengabdikan diri kepada negara.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Usia Pensiun Anggota Polri Diperpanjang, Pengamat Sentil Profesionalisme dan Semangat Kerja
Indonesia
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membacakan langsung draf perubahan pasal krusial mengenai masa pensiun jenderal polisi tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Bagikan