Polri Catat 53 Ribu Kasus Kejahatan Selama 2019

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 28 Desember 2019
Polri Catat 53 Ribu Kasus Kejahatan Selama 2019

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menyampaikan paparan saat rilis akhir tahun 2019 Polri di Jakarta, Sabtu (28/12). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, jumlah kejahatan pada 2019 menurun 53.360 kasus atau turun 19,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan penyelesaian masalah menurun 26.205 kasus atau 14,4 persen, namun cleanrance rate-nya meningkat 3,97 persen.

Baca Juga:

Dua Oknum Polri Ditangkap karena Serang Novel, PBNU: Masyarakat Jangan Berspekulasi

“Kejahatan paling dominan yang dilaporkan 2019 adalah kejahatan konvensional 202.292 kasus dan kejahatan transnasional 36.219 kasus,” tambahnya dalam rilis akhir tahun di Jakarta, Sabtu (28/12).

Ia mengatakan, sejak dibentuk 28 Oktober 2016 – 19 Oktober 2019, Satgas Saber Pungli telah melakukan 25.123 kegiatan OTT dan menangani 38.064 tersangka. Jumlah barang bukti di atas Rp323 miliar.

"Sepanjang 2019 dilakukan 16.704 OTT, dengan 23.254 tersangka,” rincinya.

Menanggapi hal itu, pada penguatan organisasi perkembangan Polri saat ini tetap 34 Polda di 34 provinsi. 1 Polda tipe A khusus (PMJ), 26 Polda tipe A dan 7 Polda tipe B.

“Peningkatan tipe polda dan polres serta bentuk polres baru. 2 polda tipe B menjadi A yaitu Polda Bengkulu dan Polda Sulteng. 14 Polresta menjadi polres metro/tabes, serta tambahan 32 polres baru,” terangnya.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Sedangkan pencapaian pengelolaan organisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Polri terus meningkat. Pada tahun 2019 berhasil meraih WBK dan WBBM dari Kemenpan.

“Ada 33 Satker/Satwil di 14 Polda yang menerima WBK, dan 5 Satker menerima WBBM yaitu Polres Mojokerto, Polres Lamongan, Polres Malang, Polres Solok Kota dan Polres Metro Bekasi Kota,” katanya.

Sepanjang tahun 2019, Polri terus melaksanakan modernisasi di bidang IT membangun Command Center di Mabes Polri dan di 24 Polda.

“Command Center dilengkapi fitur CCTV monitoring, layanan polisi 110, video analytic, video conference dan sistem aplikasi pelaporan sitkamtibmas online,” ujarnya.

Baca Juga:

Dua Penyerang Novel Anggota Polisi, DPR Bakal Panggil Kapolri

Secara umum pengawasan personel yang melanggar disiplin dan pelanggaran personel Polri menurun.

“Jumlah pelanggaran disiplin 2019 menurun 10,92 persen dibanding 2018. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) turun 21,5 persen dan pelanggaran pidana turun 39,48 persen,” imbuhnya.

Sepanjang 2019, Polri melaksanakan 203 operasi kepolisian terdiri atas 4 operasi terpusat dan 199 operasi kewilayaan.

“4 operasi kepolisian terpusat 2019. Operasi Mantab Brata untuk meningkatan pengamanan pemilu dan pasca pemilu 2019. Operasi Nemangkawi pengamanan di daerah Papua dan Papua Barat. Operasi Ketupat pengaman jelang hari raya Idul Fitri. Operasi Lilin pengaman untuk menjamin kamtibnas saat Natal dan Tahun Baru,” paparnya. (Knu)

Baca Juga:

Tim Advokasi Ungkap Kejanggalan dalam Penangkapan Dua Oknum Polri Penyerang Novel

#Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Kapolres Jakpus mengakui kasus es gabus terjadi karena aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa terlalu terburu-buru tanpa berkoordinasi dengan pihak berkompeten.
Wisnu Cipto - 2 jam, 18 menit lalu
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Pemisahan dari TNI menjadi pijakan Polri untuk bertransformasi menuju konsep civilian police.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Bagikan