Politisi Senior Akbar Tanjung Kritik Keras Kinerja DPR
Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung MP/Ismail)
MerahPutih.Com - Politisi Senior yang juga Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengkritik kinerja anggota DPR. Menurutnya, dari sejumlah survei yang dipantaunya, masyarakat tidak puas dengan kiprah para wakil rakyat di Senayan.
Atas dasar itu, Akbar Tanjung berharap anggota DPR yang baru dilantik segera menyikapi aspirasi masayrakat yang tidak puas dengan kinerja para wakilnya.
Baca Juga:
PKS Nilai Tak Elok Jika Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK
"Dari lembaga survei yang saya ikuti, masyarakat tidak puas terhadap kiprah anggota DPR," ujarnya usai peletakan batu pertama pembangunan Graha Insan Cita KAHMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Minggu (6/10)).
Ia berharap ketidakpuasan masyarakat terhadap kiprah anggota DPR ini diharapkan dapat sebagai pemicu bagi para anggota DPR yang baru dilantik, agar mereka memperlihatkan dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas serta fungsinya.
"Kita berharap anggota DPR ini dapat mewujudkan dan menjalankan fungsinya secara baik, yaitu fungsi legislasi, pembuat undang-undang, penetapan anggaran belanja dan pengawasan," ujarnya.
Menurut mantan ketua umum DPP Partai Golkar dan ketua DPR ini, anggota DPR baru ini juga harus mengacu dari sikap dan beropini masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Kepuasan masyarakat ini juga harus diawasi dan juga dimana ada penyimpangan-penyimpangan harus diingatkan anggota DPR ini, agar pengawasan dan pengimbangan terjadi dalam kehidupan politik," jelas Akbar sebagaimana dilansir Antara.
Baca Juga:
Bambang Soesatyo, Mantan Wartawan dengan Karier Politik yang Moncer
Terkait perlu atau tidak anggota DPR baru dilantik ini untuk melanjutkan RUU KHUP, Pertanahan, Minerba, Tandjung menyatakan tergantung anggota DPR baru.
"Undang-undang pidana, pertanahan, dan minerba ini penting, karena salah satu potensi sumber daya alam kita cukup besar," pungkas mantan Ketua PB HMI itu.(*)
Baca Juga:
Bersihkan Citra Korup DPR Jadi Tugas Berat Puan Maharani Sebagai Ketua DPR
Bagikan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan