Headline

PKS Nilai Tak Elok Jika Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 04 Oktober 2019
  PKS Nilai Tak Elok Jika Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai tak elok jika Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK.

Nasir meyakini Jokowi tetap konsisten dengan keputusannya dan tak akan menerbitkan Perppu.

Baca Juga:

Wibawa Jokowi Bakal Meningkat Kalau Berani Terbitkan Perppu KPK

"Saya punya keyakinan presiden tetap konsisten lah bahwa ini adalah pembahasannya bersama dan itu tidak elok kalau kemudian presiden setelah dibahas kemudian mengeluarkan Perppu," kata Nasir di MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).

Presiden Jokowi disarankan tidak buru-buru terbitkan Perppu KPK
Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo

Nasir menjelaskan, konsistensi Jokowi ini dapat diketahui, dimana ia merestui pembahasan revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dilakukan DPR.

Karena itu, menurut Nasir, jika langkah merevisi UU KPK tersebut sudah direstui, kemudian menerbtikan Perppu, tentu sikap seperti itu tidak etis dilakukan oleh kepala negara.

Baca Juga:

NasDem Tegaskan Perppu KPK Domain Jokowi

Namun, lanjut anggota DPR dari Dapil Aceh ini, bila Perppu KPK diterbitkan, parlemen tentu akan melihat sinkronisasinya.

"Tentu DPR akan melihat isi Perppu itu. Ya mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disepakati oleh president dan DPR," tandasnya.(Pon)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Diminta Tidak Terbitkan Perppu KPK, Ini Alasannya

#Muhammad Nasir Djamil #Perppu #Revisi UU KPK #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
DPR Ingatkan Jokowi Sebagai Presiden tidak Bisa Cuci Tangan Atas Revisi UU KPK
Jokowi menyatakan revisi UU KPK 2019 lalu merupakan inisiatif dari legislatif atau DPR, bukan datang dari pemerintah.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 Februari 2026
DPR Ingatkan Jokowi Sebagai Presiden tidak Bisa Cuci Tangan Atas Revisi UU KPK
Indonesia
Respons Polemik Revisi UU KPK, Said Abdullah Minta DPR Utamakan Kepentingan Bangsa
Politikus PDIP, Said Abdullah, menanggapi polemik revisi UU KPK. Ia meminta semua pihak tak terjebak dengan perdebatan soal aktor dibalik revisi UU itu.
Soffi Amira - Kamis, 19 Februari 2026
Respons Polemik Revisi UU KPK, Said Abdullah Minta DPR Utamakan Kepentingan Bangsa
Indonesia
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
KPK saat ini memilih untuk mencurahkan seluruh energi pada penguatan aspek pendidikan antikorupsi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
Indonesia
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa narasi "inisiatif DPR" tidak bisa berdiri sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Indonesia
PDIP Sebut Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Bermotif Politik
Sikap Jokowi yang menyinggung pengembalian aturan lama terkesan seperti cuci tangan dari polemik pelemahan KPK.
Dwi Astarini - Rabu, 18 Februari 2026
PDIP Sebut Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Bermotif Politik
Indonesia
Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan Seperti Semula
Jokowi juga menegaskan ia tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan Seperti Semula
Indonesia
Pemerintah Diharap Terbitkan Regulasi Khusus Pengelolaan SDA Sebelum Cuaca Makin Brutal
Kolaborasi nyata menjadi kunci utama agar potensi bencana dapat diredam sejak dini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
Pemerintah Diharap Terbitkan Regulasi Khusus Pengelolaan SDA Sebelum Cuaca Makin Brutal
Indonesia
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Revisi UU Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026, namunrevisi UU ASN belum menjadi agenda pembahasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Indonesia
Banjir & Longsor Hantam 3 Provinsi di Sumatra, Prabowo Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional
Penetapan status bencana nasional sangat dinantikan para korban di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
Banjir & Longsor Hantam 3 Provinsi di Sumatra, Prabowo Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional
Bagikan